Di tangan Gilarsi, PT Pos Indonesia tidak akan tergantung pada pemerintah dan akan mandiri.
“Kita kan punya kantor sebanyak 4.500, 2.400 diantaranya kantor PSO yang secara komersial tidak menguntungkan. Ini karena beban operasional lebih besar daripada pendapatan. Kalau itu kita disconnect (putus), kita untung dan sehat, tapi karena beban PSO kami berat juga,” urainya.
Menurutnya, pemerintah bisa memberikan support kepada Pos Indonesia untuk tarif PSO, yang ditentukan pemerintah ini dirasionalkan atau tidak usah ada lagi.
”Yang kedua itu kita harus menjaga yang 3 T itu, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu harus didukung oleh pendanaan yang benar dan hitungan yang transparan agar lebih adil jangan sampai kita yang subsidi, seharusnya pemerintah yang mensubsidi,” bebernya.
“Kami ingin dibuat regulasi agar bisa diperlakukan secara fair, sehingga bisa menjadi market oriented, itu yang mungkin penting untuk didengarkan oleh pemerintah,”tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.