nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Amankan APBN, Perang Dagang AS-China Dipantau

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2019 11:12 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 05 20 2074912 amankan-apbn-perang-dagang-as-china-dipantau-i7OjLlzEB7.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global terkait perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan China dan pergerakan harga minyak dunia. Pasalnya, dua indikator ini akan berdampak pada asumsi dan target APBN.

“Kita akan terus memantau seluruh asumsi APBN sampai dengan akhir tahun. Mungkin kita tidak menghitung berdasarkan tiap harinya dan nanti akan melihat rata-rata tahun ini pada bulan ini bagaimana implikasinya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, harga minyak yang mulai turun akan menjadi perhatian pemerintah. Apabila harga minyak mulai turun, maka akan berdampak pada asumsi penerimaan migas yang juga akan turun. Namun dari ang garan subsidi juga akan lebih rendah. “Kita akan lihat nanti dinamika sisi pendapatan dan belanja negara,” ungkapnya.

 Baca Juga: Anggaran Kementerian Lembaga Tahun 2020 Turun 0,2% Jadi Rp854 Triliun

Sementara tekanan yang berasal dari perang dagang diharapkan bisa menghasilkan ke putusan yang positif. “Kalau di antara kedua pimpinan, AS dan China sudah sepakat dan kita harapkan ada kedekatan mengenai apa yang akan di terima kedua belah pihak, maka ke tidakpastian dari pertumbuh an ekonomi dunia dan perdagangan global menjadi lemah. Kalau itu terjadi, semester II kita berharap akan lebih positif sentimennya,” tandasnya.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai, perang dagang dampaknya belum signifikan di trade channel. Yang sudah lebih terasa, di finan cial channel khususnya dalam bentuk ketidakpastian yang menurunkan appetite investor.

“Pasar keuangan menjadi lebih volatile khususnya. Negara-negara yang fragile karena current account deficit mengalami gejolak nilai tukar seperti rupiah,” ujar Piter.

 Baca Juga: Asumsi Makro RAPBN 2020 Disepakati, Pertumbuhan Ekonomi Jadi 5,2%-5,5%

Dia menyebut, untuk trade channel memang dampaknya belum signifikan. Tapi menurutnya, berdasarkan teori apabila perang dagang terus berlangsung dampaknya akan besar dan akan memperburuk dampak di financial channel. Saat ini pascaperang dagang perekonomian AS justru membaik. Sektor-sektor yang terkena dampak langsung kenaikan tarif dan penurunan demand dari China seperti perkebunan kedelai sudah merasakan dampak perang dagang, tetapi belum memengaruhi sektor-sektor lain.

Dia mengungkapkan, efek menularnya tertahan oleh program bantuan pemerintah. Tapi kalau terus berlangsung dan banyak sektor yang terkena, pemerintah AS tidak mungkin lagi memberikan bantuan dan akhirnya perekonomian AS akan melambat drastis.

“Fenomena serupa akan terjadi di China. Selanjutnya melalui global value chain, banyak negara yang terdampak. Perekonomian global akan melambat,” paparnya.

Economist DBS Group Radhika Rao mengatakan, pereko nomian global dihadapkan pada perang dagang di berbagai lini seperti perebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin luas, konflik AS-Iran memanas, dan perlambatan berkepanjangan dalam permintaan untuk barang-barang elektronik.

Namun, sejauh ini tidak banyak dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan aset pasar meningkat sebagai antisipasi dukungan kebijakan. “Pelaku pasar sangat bersemangat mencari ruang untuk bernapas, akan tetapi pergerakan emas dan minyak barubaru ini menunjukkan bahwa perilaku yang menghindari risiko mungkin segera berakhir dan siap untuk berbalik arah,” kata Radhika Rao dalam siaran pers di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Bank Sentral AS terlihat cenderung semakin lunak, tapi diprediksi data eko - nomi nyaris tidak menuntut sikap defensif. Apalagi, ramalan produk domestik bruto (PDB) Bank Sentral Atlanta untuk kuartal II/2019 hampir tidak menunjukkan kecenderungan memprihatinkan. “Data Juni sejauh ini menunjukkan ekonomi masih sehat,” imbuh dia.

Sementara itu, diperkirakan bank-bank sentral akan lebih berani melunakkan kebijakan mereka lebih lanjut, terutama jika Bank Sentral AS memotong suku bunganya sebanyak dua kali. “Saat pertemuan G-20 di Jepang dimulai, hanya ada kemungkinan kecil kekhawatiran investor global akan menyusut dalam waktu dekat,” katanya.

 

DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2018

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui laporan pertanggungjawaban peme rintah atas pelaksanaan APBN 2018. Pelaksanaan anggaran dinilai sesuai dengan ketentuan dan dijalankan secara kredibel. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun 2018 bukan tahun yang mudah dalam menjalankan perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2017 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan terting gi selama 4 tahun terakhir. Tantangan dari gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga yang kemudian diikuti outflow menyebabkan perubahan yang besar dari APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

“Adanya perubahan nilai tukar dan harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi dan effort dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta PNBP menyebabkan kita bisa mengumpulkan pendapatan negara lebih dari 100%, yaitu 102,3%. Di sisi lain, belanja negara juga hampir terealisasi mendekati 100%. Ini menyebabkan defisit APBN 2018 lebih rendah dari yang ditargetkan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani menuturkan, dengan defisit lebih rendah, pemerintah tetap mampu menjaga confidence terhadap instrumen fiskal dan sisi kemampuan untuk membiayainya. “Oleh karena itu, pada saat yang sama kita mendapatkan rating meningkat dan timbul perbaikan dari sisi kemampuan pembiayaan,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun (silpa) me nunjukkan peningkatan tahun 2018 yang mencapai lebih dari Rp175 triliun. Hal ini dinilai baik, namun dari sisi cost of money belum optimal. “Seharusnya kita bisa lebih tepat dan akurat. Namun, kondisi ekonomi bergejolak menciptakan suasana di mana kita perlu berjaga-jaga,” katanya. Dari sisi neraca, kata Sri Mulyani, tidak semua belanja pemerintah bisa menjadi ekuitas. Hal ini karena banyak belanja modal yang dilakukan di daerah tidak terekam di LKPP.

“Banyak belanja pemerintah pusat dihibahkan di daerah, kemudian catatan di pemerintah pusat men jadi kurang. Karena itu, kalau baca neraca di pusat saja mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman, sebab seluruh belanja dilakukan di pusat dan tidak terekam dalam tambahan aset pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pemerintah akan terus menjaga agar neraca dan laporan keuangan pemerintah tidak hanya WTP namun juga sehat. “Sehat itu artinya dari sisi belanja operasional bisa dibia yai oleh pendapatan operasional sehingga tidak mengalami defisit. Ini juga untuk menjaga daya tahan dan keuangan negara,” katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini