Pengusaha Minta Pajak Ekonomi Digital Bersifat Adil
Pemerintah seharusnya bisa menjadi enabler bagi ekosistem digital yang terdiri atas pemerintah, komunitas, industri, dan kampus. ”Pemerintah harusnya bisa jadi enabler bagi ekosistem digital.
Rasanya hanya pemerintah Indonesia yang semangat menetapkan pajak untuk platform digital dibandingkan negara lain. Sebaiknya dipikirkan ulang,” ujar Fithra. Dia menjelaskan, multiplier efek negatif apabila pajak ditetapkan untuk ekonomi digital.
Baca juga: Potensi Ekonomi Digital RI Diprediksi Capai USD65 Miliar
Hal yang paling mendasar, menurut dia, pengertian ekonomi digital yang masih abstrak. Asosiasi Minta Pajak Ekonomi Digital Adil Sementara untuk mengenakan pajak bagi platform tentu akan memberatkan karena mungkin masih belum mendapatkan untung.
Sementara mengenakan pajak bagi pelaku usaha kemungkinan akan membunuh banyak pelaku UMKM yang sedang berjuang. ”Efek lanjutan untuk pajak bagi transportasi online adalah harga di konsumen akan semakin berat.
Baca juga: Sri Mulyani: Pertemuan IMF-World Bank Bahas Risiko Ekonomi Digital
Dampak kenaikan harga tiket pesawat yang lalu saja sangat dirasakan berkontraksi pada perekonomian nasional. Jangan ditambah lagi dengan memperparah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengukuhkan dua direktorat baru di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, yakni Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Sri Mulyani mengatakan, dalam era digital saat ini, ketersediaan data menjadi hal sangat penting sehingga dirinya menginginkan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas dalam membangun sistem informasi serta pengumpulan data yang bersifat kredibel, akurat, dan aktual.
(Fakhri Rezy)
