nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Tidak Ada Perubahan PPN Avtur

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Minggu 14 Juli 2019 16:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 14 320 2078707 sri-mulyani-tidak-ada-perubahan-ppn-avtur-xXD3EhReia.jpg Pertamina Avtur (Dok. Pertamina)

TANGERANG SELATAN - Pemerintah batal menghapus kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar pesawat, avtur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, tidak ada perubahan pada pungutan PPN avtur. Hal ini berkaitan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat membuka peluang untuk pembebasan pungutan PPN avtur.

 Baca juga: Bos Pertamina Pastikan Harga Avtur di Indonesia Murah

Peluang ini diberikan karena adanya keluhan maskapai yang menilai harga avtur di Indonesia jauh lebih mahal dari negara lainnya.

 Avtur

Kondisi ini pun berimbas pada harga tiket pesawat yang mahal, sebab kebijakan itu disebut membuat biaya operasional maskpai membengkak. Avtur sendiri merupakan salah satu komponen dari penyusunan harga tiket pesawat.

 Baca juga: Dirut Pertamina: Siapa yang Bilang Avtur Mahal?

"Tidak ada yang berubah. Kita lihat yang selama ini sudah berjalan, nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa," ujarnya ditemui di Kampus PKN STAN, Tangerang Selatan, Minggu (14/7/2019).

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menyatakan, pihaknya telah menyelesaikan kajian soal PPN avtur, yang hasilnya masih belum perlu untuk dilakukan perubahan.

Hal ini dikarenakan sejumlah negara lainnya juga melakukan pungutan PPN avtur dengan nilai yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Saat ini pemerintah mengenakan PPN avtur sebesar 10% per liter, sama dengan yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Sementara Thailand, mengenakan cukai sebesar 4 bath atau sekitar Rp1.900 per liter, lebih tinggi dari Indonesia. "Negara lain melakukan ini (PPN avtur), maskapainya masih bisa berkompetisi kok. PPN avtur 10 persen ini sudah cukup comparable dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand," kata Rofyanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini