JAKARTA - Empat daerah, yakni Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta, siap mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tahun ini. Pemerintah berharap, PLTSa itu menjadi solusi dalam rangka pembersihan sampah dan bukan semata-mata mengejar keuntungan.
”Dari 12 kota/kabupaten sebenarnya sudah ada empat yang cukup siap. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, kemarin.
Keempat daerah itu akan dikawal secara langsung penyelesaian pembangunan PLTSa. Dari 12 kota, ada satu wilayah, yakni Bali, yang masih dalam proses uji kelayakan.
”Selain itu tujuh daerah lain akan diminta membuat prototipe-nya yang sama,” ujar dia.
Baca Juga: Jokowi Kesal PLTSa Tak Ada Progres, Ternyata Ini Masalahnya
Pramono mengatakan lambatnya penuntasan PLTSa dikarenakan ada perbedaan pandangan antara PLN dan daerah-daerah yang ada. Dia mengungkapkan salah satu persoalan klasik yang dihadapi adalah berkaitan dengan tipping fee. Setiap daerah memiliki tipping fee yang berbeda-beda.
”Tadi Presiden (Presiden Joko Widodo) menegaskan karena perpresnya sudah ada, hitungan sudah ada 13 koma sekian (sen dolar) per kwh itu yang dijadikan acuan. Jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan, bukan berdasarkan keuntungan, tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” tuturnya.
Baca Juga: Bersihkan Sampah dengan Bangun PLTSa, RI Dapat Bonus Listrik
Dia mencontohkan, di Jawa Timur, tipping fee hanya Rp150.000 per ton. Padahal di perpres disebutkan tipping fee diatur maksimum sebesar-besarnya Rp500.000 per ton.