nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Skema Rumah Subsidi untuk PNS Belum Bisa Jalan Tahun Ini

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2019 20:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 07 470 2089053 skema-rumah-subsidi-untuk-pns-belum-bisa-jalan-tahun-ini-y32fZYNCCU.jpg Rumah (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut skema khusus rumah subsidi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum bisa diterapkan pada tahun ini. Sebab ada beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran untuk merealisasikan wacana tersebut .

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan, memang wacana skema rumah subsidi untuk PNS ini banyak ditunggu. Namun jangan sampai skema ini nantinya justru merugikan pengembang karena anggaran yang tidak mencukupi.

 Baca juga: 6 Proyek Rumah Subsidi dengan Skema KPBU Dibangun Tahun Depan, Cek Lokasinya!

"Jadi gini kan tahu perdebatannya selalu selama ini, rumah ASN bagus kita bikin, tapi jangan sampai kita launching rumah ASN sedangkan kita dicurigai anggaran terbatas. Maka kemudian saya harus bicara dengan baik itu pengembang, kita sebetulnya informal sudah sering bicara mengenai itu," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/8/2019).

 Ilustrasi Rumah

Lagi pula lanjut Heri, pemerintah belum mengubah kriteria ASN yang mendapat skema pembiayaan ini. Salah satunya batas penghasilan sampai Rp 8 juta.

 Baca juga: Program Sejuta Rumah Baru Mencapai 735.547 Unit hingga Agustus

Untuk merealisasikan hal tersebut nantinya skema pembiayaan rumah ASN nantinya akan disinkronkan dengan ketentuan baru untuk kriteris masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sementara masih itu (kriterianya) nanti kita coba harmonisasi peraturan-peraturan baru yang keluar. Tadi saya nggak sebutkan, sebetulnya sudah ada Permen tentang kriteria MBR, cuma belum launching akan kita jalankan di 2020. Kita akan harmonisasi kan itu. Itu yang kemudian nanti membuat tadi kan ada yang menyinggung apakah tahun depan masih dengan (penghasilan) Rp 4 juta, apa Rp 6 juta, Rp 7 juta diatur kriteria MBR," jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah dengan skema FLPP bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. JK menargetkan pada tahap pertama menyasar satu juta rumah baik untuk ASN, prajurit TNI maupun anggota Polri.

JK mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan pihak perbankan. Dengan skema tersebut, ASN bisa mendapat rumah dengan cicilan murah.

"Itu sekarang diberikan juga baik yang mempunyai penghasilan Rp 8 juta. Semua eselon 1,2,3,4 semua berhak mendapat fasilitas itu dengan bunga murah. Jadi kreditnya panjang, 20 tahun, itu bunganya murah antara 5-7%," ucapnya beberapa waktu lalu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini