nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerimaan Perpajakan Rp810 Triliun, Sri Mulyani: Masih di Bawah 50%

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2019 14:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 26 20 2096715 penerimaan-perpajakan-rp810-triliun-sri-mulyani-masih-di-bawah-50-j1zH75aBBN.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp810,7 triliun. Angka tersebut baru mencapai 48,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 3,9% sampai dengan Juli 2019. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 16,5%.

Baca Juga: Baru 50%, Realisasi Belanja Negara Capai Rp1.236 Triliun

"Jadi, penerimaan pajak dan perpajakan masih di bawah 50% pertengahan tahun ini. Kalau kita lihat breakdown penerimaan perpajakan tumbuh 3,9% lebih rendah dari tahun lalu 14,6%," ujar dia pada konferensi pers di Jakarta, Senin (26/8/2019).

APBN kita

Untuk realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Juli 2019 mencapai Rp440,17 triliun, tumbuh 4,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, maka angka penerimaan PPh sudah mencapai 49,21% target APBN 2019.

Baca Juga: Defisit APBN 2019 Kian Melebar, Tembus Rp183,7 Triliun pada Juli

"Jika dilihat lebih detail, PPh migas menyumbangkan Rp404,67 triliun, tumbuh 5,27% dari Juli tahun lalu. Sementara PPh non migas menyumbang Rp35,50 triliun, terkontraksi 1,84%," tutur dia.

Lalu untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga terkontraksi 4,55% dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp249,40 triliun.

"Kalau lihat dari data tadi keliatan bahwa korporasi PPh, PPN dalam negeri dan PPN impor, tiga ini saja kontribusinya terhadap total penerimaan negara di atas 50%. Di mana tiga-tiganya mengalami tekanan," ungkap dia.

Infografis RAPBN 2020

Menurut dia, ada dua hal utama yang sebabkan itu. Seperti kondisi perekonomian global yang berdampak ke dalam negeri dan kebijakan restitusi pajak, yang menyebabkan terjadinya front loading perpajakan.

"Jadi, PPh badan terlihat sektor-sektor berbasis komoditas semuanya mengalami tekanan. Sektor manufaktur terkena restitusi," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini