nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sederet Fakta PNS Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru, Cek Nomor 2 dan 5

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 02 September 2019 06:26 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 01 320 2099210 sederet-fakta-pns-wajib-pindah-ke-ibu-kota-baru-cek-nomor-2-dan-5-kNiEdHaNUW.jpg PNS Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan pindah ke ibu kota baru. Saat ini pemerintah masih menkaji berapa banyak PNS serta kementerian maupun lembaga mana yang akan diboyong ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan seluruh ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.

 Baca Juga: PNS Angkatan 2017-2019 Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru

Dengan adanya perpindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, sudah semestinya ASN menerima hal ini dengan positif.

Berikut fakta menarik PNS Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (2/9/2019).

1. PNS Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan seluruh ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.

"ASN sudah ada kontrak dengan negaranya. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

 Baca Juga: Tugas Negara, PNS Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

2. Aturan PNS Siap Ditugaskan ke Mana Saja

Dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

 Ibu Kota Pindah

3. PNS Angkatan 2017-2019 Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan aparatur sipil negara (ASN) muda di instansi pemerintah pusat wajib pindah ke ibu kota pemerintahan baru di Kalimantan Timur.

“Jadi tentu yang akan menduduki posisi-posisi baru itu tentu ASN yang muda, terutama yang periode perekrutan 2017, 2018 dan sekarang 2019, yang siap mental, berwawasan cukup bagus, kemampuan berpikir profesional cukup bagus. Itu yang akan berpindah,” kata Syafruddin.

 Hari Ini Seluruh PNS Pemprov DKI Masuk Kerja Pascalibur Lebaran

4. PNS Kementerian/Lembaga Pusat Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru

Menteri Syafruddin menegaskan bahwa yang akan ikut berpindah nantinya adalah ASN yang berada di kementerian dan lembaga atau instansi pusat. Namun, ada sebagian yang menduduki masa pensiun saat perpindahan dilakukan. "Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang handal, siap mentap, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus," jelasnya.

 Ibu Kota Pindah

5. Diperkirakan 126.000 PNS Pindah ke Ibu Kota Baru

Syafruddin menyebutkan jumlah aparat sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat sekitar 180.000 orang, 30% di antaranya mungkin tidak wajib pindah karena menjelang masa pensiun.

 Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Artinya, Kementerian PANRB memperkirakan ada 126.000 ASN di instansi pusat yang harus berpindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita sudah data, yang berada di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat itu jumlahnya 180.000-an ASN. Sebagiannya, kira-kira 30 persen, itu tidak kena karena mereka juga sebagian akan pensiun. Kan paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 sampai 2024,” katanya.

6. PNS Jangan Khawatir

Mantan Wakapolri ini menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini. Pertimbangan matang dari berbagai aspek telah dilakukan dan dikaji oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan ini.

Lanjutnya dikatakan, perpindahan ibu kota ini adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Selain itu, menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya. "Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun," tegasnya.

 Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini