Gojek Jadi Kontroversi, Menhub Malaysia: Banyak yang Bingung

Fakhri Rezy, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 13:42 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 04 320 2100527 gojek-jadi-kontroversi-menhub-malaysia-banyak-yang-bingung-5lm2z1x4c6.JPG Menhub Malaysia Loke (Foto: Malaymail)

KUALA LUMPUR - Kementerian Perhubungan Malaysia menegaskan bahwa Kabinet sejauh ini hanya menyetujui layanan sepeda motor e-hailing yang akan diperkenalkan di negara ini. Namun, bukan untuk suatu perusahaan tertentu mengoperasikan layanan tersebut, termasuk Gojek.

Hal ini menjawab beberapa pertanyaan soal perizinan Gojek di Malaysia. Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke Siew Fook mengatakan, perizinan suatu perusahaan harus menunggu kerangka kerja layanan online disetujui parlemen.

 Baca juga: Bos Taksi Malaysia Hina Indonesia dan Gojek, Kemenhub: Dia Sedang Ketakutan

“Banyak yang tampaknya bingung tentang masalah ini. Kabinet belum memberikan persetujuan apa pun kepada Gojek, tetapi hanya memperbolehkan e-hailing sepeda motor atau memperkenalkan layanan," ujarnya melansir laman Malaymail, Malaysia, Rabu (4/9/2019).

 Gojek Indonesia

"Setelah kami menyetujui layanan ini (di Parlemen), setiap perusahaan yang ingin beroperasi harus mengikuti kerangka kerja," tambahnya.

 Baca juga: Kembali Berulah, Bos Taksi Malaysia: Kenapa Anak Muda Kerja Tanpa Gaji Tetap di Gojek?

Menteri Loke mengatakan, hal ini untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa Pemerintah Malaysia menyetujui perusahaan asing seperti Gojek beroperasi dan bukan Dego Ride yang merupakan perusahaan lokal Malaysia.

Loke mengatakan Gojek hanyalah salah satu dari banyak perusahaan e-hailing sepeda motor. Namun, pada kenyataannya malah mendorong perusahaan lokal meributkan begitu layanan telah disahkan.

Gojek telah berada di bibir banyak orang Malaysia belakangan ini setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan layanan e-hailing sepeda motor perusahaan Indonesia di Malaysia.

Menguraikan lebih lanjut, Loke mengatakan bahwa begitu kerangka kerja siap, kementerian akan membutuhkan waktu untuk menguji sistem.

“Kami akan membutuhkan masa uji coba untuk menguji layanan. Untuk mengubah undang-undang bukanlah masalah kecil, itu harus diperdebatkan di Parlemen dan melibatkan amandemen UU Transportasi Darat dan sebagainya, ”katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini