Demi Dongkrak Sektor Properti, Menteri Sofyan Ingin Hapus Pajak Progresif
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana mengahapus pjak progresif pertanahan. Tujuannya adalah untuk mendongkrak kembali industri properti yang tak kunjung bangkit.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, aturan mengenai pajak progresif ini banyak diprotes dan membuat pengusaha gerah. Oleh karena itu pemerintah ingin menghilangkan hambatan hambatan i sektor properti.
Baca juga: Kenaikan Harga Properti Residensial Melambat di Kuartal II-2019
"Dari pengusaha ada kekhawatiran tentang pajak progresif, itu nanti dihilangkan karena istilahhnya menakutkan orang," ujarnya saat ditemui di Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Namun lanjut Sofyan, untuk menghapus aturan pajak progresif pihaknya harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan. Dalam aturan tersebut nantinha para spekulan tanah bisa dikenakan pidana.
Baca juga: Mumpung Belum Menikah, Milenial Usia 21-29 Tahun Gencar Beli Rumah
"Spekulan dilarang sekarang, apalagi kalau spekulasi bisa dipidana dan transaksinya itu batal dengan hukum. Masalah UU Pertanahan tidak bisa mengatur pajak itu nanti UU Pajak," ucapnya.
