nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

169 Unit Mobil Sitaan Dilelang, Kenapa Tak Dijadikan Mobil Dinas?

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2019 18:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 04 20 2113026 169-unit-mobil-sitaan-dilelang-kenapa-tak-dijadikan-mobil-dinas-R2VTDZO85W.jpg Mobil Subaru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan melelang 169 unit mobil merek Subaru dengan berbagai tipe. Mobil tersebut merupakan sitaan, karena produsen tidak membayar bea masuk atas mobil tersebut.

Namun, kenapa mobil tersebut tidak dijadikan mobil dinas oleh pemerintah?

Baca Juga: Ikut Lelang di Kemenkeu? Waspada Penipuan dengan Kenali 6 Ciri Penipuan Ini

Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, mobil subaru tidak dijadikan kendaraan dinas bagi pemerintah.

"Jadi, kendaraan ini dinilai butuh perawatan yang terbilang besar. Kalau tidak besar kami sudah menjadikan mobil tersebut jadi kendaraan dinas," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Subaru

Menurut dia, persoalan perawatan yang tinggi dan sederhana menjadi alasan, pemerintah tidak menjadikan mobil sitaan itu. Untuk mobil dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tak ada manfaatnya kita tetapkan kendaran dinas, tapi juga kepantasan. Kayaknya kurang di jalan pake mobil Subaru," ungkap dia.

Baca Juga: Berlian 88 Karat Dilelang Rp175,6 Miliar

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru bagi para menteri anggota Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua MPR, DPR, dan DPD.

Asisten Deputi Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto menyampaikan, bahwa pengadaan kendaraan itu dilakukan karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Sementara, untuk pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.

“Kendaraan dinas yang VVIP Kepresidanan dan para menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden, mayoritas telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebagian besar saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan dan tidak efisien, serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara,” kata Eddy Cahyono seperti dilansir Setkab.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini