nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Redam Impor Tekstil, Pemerintah Bakal Revisi Aturan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2019 20:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 04 320 2113066 redam-impor-tekstil-pemerintah-bakal-revisi-aturan-s4ZwDWC1OS.jpeg Pelabuhan. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah bakal melakukan revisi aturan mengenai klasifikasi tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal tersebut dilakukan untuk menekan impor sekaligus melindungi produk TPT di dalam negeri.

Saat ini, impor produk TPT diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64 Tahun 2017. Beleid yang akan direvisi tersebut, berisi klasifikasi produk TPT ke dalam dua kategori yakni kelompok A yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, dan kelompok B yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Baca juga: Impor RI Capai USD14,2 Miliar, Turun 15%

"Nantinya, yang dulu masuk Kelompok B bakal dimasukkan ke Kelompok A, jadi mereka tidak bebas, yang tadinya masuk dalam Kelompok B akan di-update melalui revisi aturan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi ditemui di Pusat Logistik Berikat (PLB) wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019).

sri mulyani

Sebab produk TPT Kelompok A, yang sudah diproduksi dalam negeri dikenai kuota dan perlu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor Kementerian Perdagangan, serta laporan Surveyor. Sebaliknya dengan produk TPT Kelompok B yang tanpa kuota, dan tak perlu rekomendasi maupun persetujuan.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, beberapa barang impor yang masuk dalam Kelompok B ternyata sudah diproduksi di dalam negeri. Di antaranya seperti barang kain embroidery, randa, net, dan lace.

Sri Mulyani menambahkan, pihaknya menemukan 15 perusahaan yang melakukan kecurangan impor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Para pelaku usaha tersebut memalsukan keterangan produknya untuk tidak perlu mendapat rekomendasi dari Kemenperin dan persetujuan Kemendag.

"Perusahaan tersebut mengajukan impor produk TPT dalam kelompok B, yang tak memerlukan kuota. Padahal seharusnya produk tersebut masuk dalam kelompok A," jelasnya.

Baca Juga: Ekspor RI Turun Hampir 10% Jadi USD14,2 Miliar pada Agustus 2019

Namun menurutnya, perusahaan tersebut sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Mengingat prosedur di PLB melakukan pengecekan langsung sampai ke dalam produk impor.

"DJBC akan melakukan pengawasan kepada importasi TPT melalui sinergi dengan DJP (Dirjen Pajak), serta pengawasan fisik melalui patroli terutama untuk mencegah penyelundupan Balepress (baju bekas)," ujar Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini