nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Ekspor Bijih Nikel Disetop, Smelter Banyak Dibangun di Indonesia

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 02 November 2019 08:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 01 320 2124488 fakta-ekspor-bijih-nikel-disetop-smelter-banyak-dibangun-di-indonesia-f3zPza20SK.jpg Smelter. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian insentif ekspor (pelarangan ekspor) hasil tambang mineral jenis nikel. Pelarang ekspor nikel pun dipercepat menjadi 1 November 2019 dari yang diputuskan sebelumnya mulai 1 Januari 2020.

Adapun penghentian pemberian insentif ekspor nikel berasumsi bahwa sudah banyak smelter nikel yang terbangun di Indonesia. Di samping itu dalam rangka mendukung program hilirisasi, pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Okezone pun merangkum sejumlah fakta menarik soal dihentikannya ekspor nikel dan waktu pelarangan yang dipercepat:

1. Dampak Pelarangan Ekspor Nikel

Pemerintah melarang ekspor nikel terhitung mulai 1 Januari 2020. Namun larangan itu dipercepat jadi 1 November 2019. Pelarangan itu pun berdampak terhadap neraca perdagangan.

"Pada faktanya dijelaskan kontribusi penjualan bijih nikel ini kan tidak signifikan terhadap neraca perdagangan karena hanya USD350 juta. Pastinya ada dampak, tapi tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh ke depannya," ujar Kasubdit Pengawasan Eksplorasi Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Andi Firmanto.

Baca Juga: Ekspor Nikel Distop, Kepala BKPM Heran Masih Ada Pengusaha yang Ribut

Menurut dia, pelarangan ekspor bijih nikel ini sebagai momentum tepat pemerintah untuk antisipasi. Misalkan bijih nikel kadar rendah masih diekspor dan industri kendaraan listrik sudah hadir di China.

"Maka momentum itu yang tak akan dua kali dan harus pergunakan sebaik-baiknya. Karena kontribusi dan cadangan kita besar," ungkap dia.

2. Catatan Penting saat Ekspor Nikel Dilarang

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pihaknya memberikan catatan tentang adanya pelarangan ekspor bijih nikel tahun depan.

Baca Juga: Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Jadi Kunci Peningkatan Ekspor

"Seperti terkait regulasi itu sendiri. Kita ketahui Peraturan Menteri (Permen), ESDM Nomor 11 tahun 2019 adanya percepatan larangan ekspor dimulai 2020. Sementara Permen Nomor 25 tahun 2018 ekspor bijih nikel sampai 2022. Di mana Permen dua-duanya itu dari UU Minerba yang sama melarang ekspor bijih nikel," ujar dia.

3. Pengusaha Tambang Siap Mendukung

Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) siap mendukung program pemerintah dalam hal hilirisasi, pengolahan dan pemurnian smelter nikel.

“APNI sangat mendukung segala bentuk kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Ketua Umum APNI Insmerda Lebang.

4. Harapan Pengusaha saat Ekspor Nikel Dilarang

APNI meminta pemerintah untuk memperhatikan tata niaga perdagangan nikel domestic. Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan dalam aturan untuk harga bijih nikel yang sesuai market price (HPM/LME).

Kemudian, smelter nikel domestik wajib menyerap kadar bijih nikel di bawah 1.7%. Smelter nikel domestik wajib menyerap minimal 30% kapasitas input bijih nikel dari IUP sekitar.

Menindak tegas perusahaan pemegang IUP & perusahan pemilik smelter yang menggunakan jasa perusahaan Surveyir yang tidak terdaftar resmi sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

“Menindak tegas kepemilikan saham asing untuk Pertambangan yang melebihi batas 49% sesuai Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018,: ujarnya.

5. Tujuan Pelarangan Ekspor Nikel

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menjelaskan keputusan tentang larangan ekspor nikel tersebut akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM, namun sekarang masih diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga nomor Permen belum tercantum.

Bambang menjelaskan peraturan menteri tentang penghentian pemberian insentif ekspor nikel tersebut berasumsi bahwa sudah banyak smelter nikel yang terbangun di Indonesia.

Sebanyak 11 smelter besar terbangun dan 25 smelter masih dalam tahap pembangunan, sehingga Indonesia akan memiliki total sebanyak 36 smelter.

Asumsi kedua, larangan ekspor nikel tersebut bertujuan untuk melihat cadangan mineral nikel ke depan. Saat ini cadangan nikel dinilai hanya bertahan untuk 8 tahun ke depan untuk cadangan terbukti.

6. Kepala BKPM Heran Ada Pengusaha Masih Ribut

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut masalah penghentian ekspor nikel sudah selesai. Sebab sebelum kebijakan itu diputuskan, para pengusaha sudah diajak bicara dan bersepakat mengenai hal tersebut.

Justru dirinya mempertanyakan jika ada para pengusaha yang masih mempermasalahkan terkait dihentikannya ekspor nikel. Karena, ekspor nikel dihentikan demi kepentingan negara yang sedang mendorong hilirisasi.

“Nikel sudah beres. Kalau ada pengusaha yang masih ribut patut dipertanyakan rasa cintanya kepada negara,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini