Sri Mulyani Minta Komisi XI Percepat Pembahasan Cukai Plastik

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 04 November 2019 19:31 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 04 20 2125662 sri-mulyani-minta-komisi-xi-percepat-pembahasan-cukai-plastik-abZTsE2RWo.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Komisi XI DPR RI bisa menindaklanjuti proses pembahasan cukai plastik. Mengingat terjadinya pergantian masa jabatan dan banyaknya anggota baru di Komisi XI.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI tentang evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan rencana kerja APBN 2020.

Baca Juga: Kurangi Plastik, Ini Manfaat Kantong Belanja Ramah Lingkungan

"Kita juga berharap pending isu seperti pembahasan cukai plastik yang sudah dibahas di Komisi XI sebelumnya akan dapat diberikan kesimpulan, sehingga kami tetap bisa menjalankan amanat UU APBN dan fiskal kita secara baik," ungkap di di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Kantong Plastik

Pemerintah memang berencana menerapkan cukai pada kantong plastik sebesar Rp30.000 per kilogram (kg) atau Rp200 per lembar. Kebijakan ini diyakini bakal efektif mengurangi konsumsi kantong plastik yang menjadi masalah di lingkungan.

Baca Juga: Setelah Rokok, Kemenkeu Rampungkan Cukai Plastik

Tak hanya cukai plastik, Bendahara Umum Negara tersebut juga meminta Komisi XI bisa menyelesaikan beberapa pembahasan fiskal yang hingga saat ini masih mentok di DPR. Salah satunya mengenai kenaikan bea materai.

Dia juga meminta Komisi XI bisa memproses dengan cepat omnibus Llw atau kumpulan dari perubahan amandemen Undang-Undang (UU) yang akan diajukan pemerintah. Mengingat hal itu merupakan inisiatif baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan perbaikan iklim investasi di Tanah Air.

"Kami berharap hubungan antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR akan sejalan konsumtif, erat, dan positif. kami juga berharap beberapa pending RUU (Rancangan Undang-Undang) yang selama ini sudah disampaikan akan bisa diselesaikan," ungkap dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini