nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Agar Blackout PLN Tak Terulang Lagi, Begini Rekomendasi Ombudsman

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 15:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 07 320 2126946 agar-blackout-pln-tak-terulang-lagi-begini-rekomendasi-ombudsman-kk9GAPPyJT.jpg Ilustrasi Pembangkit Listrik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ombudsman memberikan saran kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Tengah pada Agustus lalu.

Anggota Ombudsman Laode Ida memberi saran sebagai bentuk perbaikan tata kelola kepada beberapa kementerian khususnya di bidang ketengalistrikan.

Baca Juga: Hasil Investigasi Blackout, PLN Dinyatakan Lalai

"Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral. Pertama menetapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV dan 150 kV menjadi Objek Vital Nasional mengikuti Pembangkit, Gardu, SUTT dan SUTET yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional," ujar dia, di kantornya Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Lalu, lanjut dia, kedua menyusun dan membahas bersama dengan PLN terkait pola pembiayaan dalam rangka pemangkasan tanam tumbuh di jalur transmisi diantaranya pemberian kompensasi tanam tumbuh lebih dari sekali.

Infografis Pemadaman Listrik PLN

"Ketiga mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi yang proporsional serta berkeadilan bagi PLN maupun konsumen selaku pengguna layanan dengan melibatkan pamangku kepentingan," jelas dia.

Dia menuturkan, untuk terakhir melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan rekomendasi laik bertegangan, dan sertifikat laik operasi.

Baca Juga: Pasca-Blackout, PLN Tingkatkan Kualitas Pelayanan

"Untuk seluruh instalasi listrik yang dioperasikan oleh PLN maupun dengan IPP (Independent Power Producer) sesuai dengan kewenangannya," ucap dia.

Kemudian, Ombudsman juga memberikan beberapa saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pertama BUMN harus melakukan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang andal mulai dari pembangkit, gardu induk, SUTT, SUTTET, jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terutama dari sisi anggaran.

"Mereka harus melakukan penilaian Key Performance Indicator PT PLN (Persero) secara proporsional dengan memprioritaskan jaminan keandalan penyediaan jaringan tenaga listrik dan tidak hanya memprioritaskan keuntungan perusahaan," kata dia.

Ombudsman juga memberika saran kepada Kementerian Dalam Negeri yang membuat surat edaran kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk, menyusun dan membentuk peraturan tentang pelarangan penanaman pohon yang berpotensi melebihi jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi.

"Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah administratif masing-masing. Dan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) di wilayah guna mengatasi permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik seperti pembersihan jarak bebas minimum dan jaminan distribusi listrik kepada konsumen," ungkap dia.

Dia menambahkan, yang terakhir yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ombudsman ingin mereka memberikan dukungan kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang menggunakan kawasan hutan melalui IPPKH, pemangkasan pohon di jalur transmisi yang masuk kawasan hutan dan distribusi listrik yang masuk kawasan hutan.

"Kami (Ombudsman) meminta kepada semua pihak agar hasil Rapid Assessment ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini