nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerbangan Batal, Menhub Minta Sriwijaya Air Tanggung Jawab

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 11 November 2019 14:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 11 320 2128320 penerbangan-batal-menhub-minta-sriwijaya-air-tanggung-jawab-3BJyAayqtz.jpg Sriwijaya Air. (Foto: Okezone.com/Sriwijaya Air)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Sriwijaya Air memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dilalikan penerbangannya dalam beberapa waktu lalu. Hal ini sudah ada dalam aturan.

PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mencatat ada 15 penerbangan Sriwijaya Air yang terganggu beberapa waktu lalu. Dari jumlah tersebut, 12 penerbangan Sriwijaya Air dipastikan tak bisa melayani dari Bandara Soetta, selebihnya ada 3 penerbangan yang statusnya delay.

Baca Juga: 'Cerai' dengan Garuda, Sriwijaya Air Bisa Beroperasi Sendiri?

"Kan kalau penumpang terlantar kan ada kewajiban mereka harus selesaikan. Ada yang harus mereka bayar, itu tanggung jawab mereka," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Sriwijaya Air

Ke depannya, Budi mengaku akan mempelototi Sriwijaya Air terutama yang berkaitan dengan operasional. Dirinya ingin memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang terbang dengan Sriwijaya Air bisa terjamin.

“Berkaitan operasional, operasional akan kita jaga proses daripada operasional ini safety," ucapnya.

Baca Juga: Audit Kerjasama Garuda-Sriwijaya Air Cukup 1 Hari

Saat ditanya mengenai keinginan Sriwijaya untuk berdiri sendiri, Budi tidak bisa berkomentar banyak. Hanya saja, Budi menghormati keputusan Sriwijaya untuk menyudahi kerjasama dengan Garuda Indonesia.

"Tentang Sriwijaya, pertama kali kami menghargai settlement karena itu hak masing-masing korporasi,” ucapnya.

Sedangkan, berkaitan dengan utang Sriwijaya, dia mengatakan, hal itu bukan domain Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena dirinya hanya mengurusi yang terkait dengan regulasi penerbangan.

"Nah kalau berkaitan dengan korporasi utang dan sebagainya itu kami hanya melihat. Nanti di laporan keuangan tentu ini domainnya di kementerian lain. Saya enggak berwenang menjawab," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini