JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyebut pelaporan mengenai pelayanan publik oleh masyarakat mendapatkan respons yang baik. Utamanya laporan lewat aplikasi digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PanRB Diah Natalisa mengatakan, ada empat besar kasus yang dilaporkan oleh masyarakat lewat aplikasi digital. Pertama, isu tentang infrastruktur yang angkanya mencapai 14% dari 1.085 responden periode Januari 2018-Februari 2019.
Baca Juga: Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Birokrasi Efektif dan Efisien
"Ada empat besar pertama infrastruktur jalan rusak jalan belum jadi," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Lalu isu yang kedua yang paling banyak dilaporkan adalah masalah imigrasi dan ketenagakerjaan dengan presentase 12%. Lalu di tempat ketiga adalah isu kependudukan dengan persentase sama yakni 12%.

"Kedua itu ada isu imigrasi. Ketiga ada masalah Administrasi kependudukan. Misalnya belum selesai KTP kartunnya masih belum jadi, akhirnya digantikan surat," jelasnya.
Kemudian yang keempat adalah masalah pelayanan publik dengan presentase 10%. Disusul dengan isu tentang pendidikan dengan angka persentase sebesar 8%.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Modern dengan Sistem Kearsipan Elektronik
Lalu di tempat keenam dan ketujuh ada isu tentang fasilitas air bersih dan transportasi dengan masing-masing persentasenya adalah 6%. Lalu yang terakhir adalah isu mengenai sampah dan lingkungan hidup dengan persentase 3%.
"Masalah kesejahteraan sosial. Kaya bantuan sosial," ucapnya.
Sementara itu dari media pelaporan menggunakan media pesan singkat di handphone yakni SMS dengan persentase 53%. Kemudian disusul dengan web lewat komputer dengan persentase 17%.