nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tingkatkan Iklim Investasi, Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 12 Desember 2019 17:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 12 320 2141197 tingkatkan-iklim-investasi-draf-ruu-omnibus-law-diserahkan-ke-dpr-8PnxFTMhVM.jpg Menko Airlangga soal Omnibus Law (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah akan segera mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Baca Juga: Ajukan Omnibus Law ke DPR, Jokowi: Jangan Disulit-sulitin

Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

"Jadi, ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Menko Airlangga Kumpulkan Pengusaha Bahas Omnibus Law, Apa Hasilnya?

Airlangga menuturkan, substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster. Seperti Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi.

"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait," ungkap dia.

Dia juga menambahkan, hingga saat ini telah teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia pun menerangkan bahwa satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster.

"Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU," tutur dia.

Sementara itu, lanjut dia Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.

"Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini