Menko Airlangga Pastikan RUU Omnibus Law Masuk ke DPR Januari 2020
Sedangkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 82 UU dan 1.194 pasal. Kedua omnibus law itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi dan daya saing Indonesia, terlebih dalam menghadapi perlambatan ekonomi global.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, belum bisa memastikan RUU Omnibus Law rampung dalam waktu tiga bulan, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya hingga saat ini, DPR belum menerima Surpres.
"Artinya DPR tidak mengetahui secara terperinci sebelum Surpres itu masuk, tentu saja ini kami tidak bisa mengira-ngira, apakah ini sebulan, dua bulan, tiga bulan dan lain-lain, karena mengamandemen UU, walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kami lakukan," jelasnya di Gedung DPR RI.
Puan menyatakan, meskipun pada akhirnya RUU Omnibus Law diperkirakan selesai di tahun 2020, namun dampaknya baru akan terasa pada perekonomian domestik pada tahun 2021.
"RUU ini diharapkan bisa mendorong investasi dan perekonomian bisa berjalan dengan baik, tapi walupun bisa diselesaikan 2020, paling cepat impact-nya dirasakan di 2021 atau 2022," kata dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
