Jepang Hibahkan Kapal Pengawas Perikanan di Perairan Natuna
JAKARTA - Selain berinvestasi di Perairan Natuna, Jepang akan menghibahkan kapal pengawas perikanan di lokasi tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri (Menlu), Motegi Toshimitsu.
Dia menyampaikan komitmen untuk mendukung prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-7 Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.
Baca Juga: Natuna Surganya Perairan RI, Ini Daftar Kapal Illegal Fishing yang Pernah Ditenggelamkan
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengatakan, selain meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan, Menlu Jepang juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.
“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Menlu, dilansir dari Setkab, Minggu (12/1/2020).
Jepang juga berkomitmen terus memperluas investasi di Indonesia dan mendukung modernisasi industri dan keinginan Indonesia menjadi hub re-ekspor produk manufaktur Jepang di kawasan. Menlu RI juga sambut baik ketertarikan Jepang pada pembangunan ibu kota baru.
Baca Juga: Soal Konflik Natuna, Fakta Hukum Pasti Menang
“Saya mengundang Jepang untuk mengembangkan konsep smart metropolis ibu kota baru, seperti klaster pendidikan (science city) dan kota berdimensi hutan (forest city),” kata Menlu.
Guna mendukung kampanye sawit Indonesia, lanjut Menlu, Jepang siap mengirimkan tim ahli untuk membantu meningkatkan aspek keberlanjutan (sustainability) sawit Indonesia. Selain itu, Menlu RI juga mengundang Jepang investasi di bidang teknologi sanitari buah tropis guna mendorong peningkatan ekspor Indonesia.
Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan, dirinya dan Menlu Jepang menegaskan komitmen bersama menjadikan ekonomi lebih terbuka serta kerja sama perdagangan saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, kedua Menlu sepakat mendorong penyelesaian outstanding issues pada perundingan review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) serta menyelesaikan kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2020.
