Dirut Asabri Bantah Ada Korupsi, Menko Luhut: Tapi Investasi di Saham Gorengan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 17 Januari 2020 16:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 17 320 2154391 dirut-asabri-bantah-ada-korupsi-menko-luhut-tapi-investasi-di-saham-gorengan-if8IpEPb6I.jpg Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menyinggung pernyataan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Indonesia (Persero) atau Asabri bahwa tak ada korupsi di tubuh perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan korupsi senilai Rp10 triliun di Asabri.

Seperti diberitakan, perusahaan yang menaungi asuransi sosial dan pembayaran pensiun untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS Kementerian Pertahanan itu, memiliki persoalan investasi pada portofolio saham-saham yang berkinerja buruk atau 'saham gorengan'. Tak jauh berbeda dari yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

 Baca juga: Pemerintah Bakal Taruh Profesional Keuangan di Asabri

"Jadi kalau kemarin ada orang yang bilang enggak ada korupsi (di Asabri), yah mungkin saja enggak ada korupsi, tapi kan kau main-main goreng-goreng saham," kata Luhut dalam acara diskusi bersama media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

 Luhut Binsar Pandjaitan

Menurut Luhut, para pelaku yang berperan dibalik kerugian perseroan akibat investasi pada aset yang buruk, tentu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, melalui data portofolio saham maka akan terlihat secara jelas persoalan saham gorengan yang terjadi.

 Baca juga: Kasus Asabri, Menko Luhut: Memang Ada Permainan

"Saham itu bisa kelihatan kok, mereka sudah punya data kapan saham itu dimainkan dengan aset-aset yang tidak benar, jadi saya pikir enggak bisa lari (pelaku). Jadi pasti akan kena semua," ujar dia.

Dia juga menyatakan, ke depan pemerintah bakal menempatkan profesional keuangan dari kalangan non TNI, Porli, maupun Kementerian Pertahanan untuk pembenahan di perusahaan pelat merah tersebut. Kebijakan ini diketahuinya berdasarkan pembicaraan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

 Baca juga: Tudingan dan Bantahan dalam Dugaan Korupsi Asabri Rp10 Triliun

Nanti Asabri ini mesti ditaruh orang-orang profesional untuk jadi pengelolanya, tidak boleh hanya karena Asabri maka hanya dari Abri atau TNI, akan dimasukkan orang-orang profesional juga, ini sedang dipertimbangkan," kata Luhut

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini