Setiap ke Daerah, Jokowi Dikeluhkan soal Sengketa Lahan

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 23 Januari 2020 11:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 23 470 2157061 setiap-ke-daerah-jokowi-dikeluhkan-soal-sengketa-lahan-gvdvIjh26B.jpg Ilustrasi Lahan. (Foto: Okezone.com/Pixabay)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sengeketa lahan masih kerap terjadi di Indonesia. Bahkan setiap kali dirinya berkunjung ke daerah-daerah, keluhan yang selalu disuarakan masyarakat tentang sengketa tanah.

Menurutnya, sengketa lahan ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Menurut Jokowi, sengketa pertanahan ini harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Imbas Banyak Tanah Belum Bersertifikat, Jokowi: Bikin Sengketa di Mana-Mana

Karena jika terus dibiarkan akan merembet kepada konflik sosial yang berkepanjangan. Hal itu pula yang membuat pemerintah berinisiatif untuk membagikan sertifikat tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat.

"Dari 2015, setiap saya ke daerah keluhannya selalu tentang sengketa pertanahan. Ini dikarenakan masyarakat tidak memegang yang namanya sertifikat tanah," ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga: Bagikan Sertifikat Tanah di NTT, Jokowi Ungkap Peliknya Masalah Sengketa Lahan

Jokowi pun menginginkan agar setiap tahunnya jumlah sertifikat tanah yang dibagikan terus meningkat. Hal ini untuk mengejar jumlah sertifikat tanah yang baru menyentuh 46 juta bidang tanah dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia.

"Untuk itu, saya minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar menerbitkan 5 juta sertifikat tanah pada tahun 2017, 7 juta pada tahun 2018 dan 9 juta pada tahun 2019. Harus begitu, yang penting masyarakat dilayani," kata Presiden.

Sebelumnya, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional setiap tahunnya hanya sekitar 500.000 hingga 1.000.000 saja. Jika masih mengacu pada kebijakan itu, maka masyarakat harus menunggu 160 tahun apabila ingin mendapat sertifikat tanah.

"Untuk itu, saya perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar mempercepat penyertifikatan tanah. Sebelum tahun 2017, Kantor Pertanahan di daerah menerbitkan 500.000 sampai 1.000.000 sertifikat tiap tahunnya sementara jumlah bidang tanah di wilayah Indonesia 126 juta bidang tanah dan baru bersertifikat sekitar 46 juta bidang tanah," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini