Banyak Manfaat, BUMN Diharap Integrasikan Data Pajak
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan integrasu data pajak dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Langkah ini diharapkan diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, manfaat integrasi data perpajakan ini akan berdampak pada tingkat transparansi dan menambah wajib pajak baru. Dirinya juga ingin, agar BUMN lain juga turut mengikuti langkah PLN.
Baca Juga: Erick Thohir Sindir Komisaris BUMN yang Kerjanya Hanya Duduk-Duduk Saja
Dirinya juga memastikan, PLN tak perlu khawatir dengan integrasi data ini, lantaran pihaknya tidak akan menyalahgunakan data pajak perusahaan. "Jadi kami tidak bisa sendirian, dalam mengumpulkan pajak. Kami butuhkan banyak pihak," kata dia di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Mengenai integrasi data pajak, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, sebenarnya integrasi data perpajakan PLN ke DJP tersebut merupakan tahap kedua. Tahap pertama sudah pernah dilakukan yang diintegrasikan sejak 1 Januari 2019.
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Banyak Pihak yang Ingin Dirinya Mundur
Pengembangan integrasi data perpajakan kali ini yakni diberikannya hak akses kepada PLN untuk mendapatkan data faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi PLN (vendor) dari sistem DJP dan pembentukan SPT Tahunan Badan (proforma).
"Integrasi ini adalah aplikasi pelaporan pajak yang di-support anak usaha PLN untuk melaporkan PPn atas seluruh transaksi pembelian, pajak masukan, pengeluaran berbasis web servis dan terintegrasi otomatis ke data center DJP," kata Zulkufli.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
