DPR Tanya Soal Kasus Jiwasraya, OJK Minta Jawab Dalam Rapat Tertutup

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2020 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 04 320 2163322 dpr-tanya-soal-kasus-jiwasraya-ojk-minta-jawab-dalam-rapat-tertutup-kPjDypNuQc.jpeg Komisi XI DPR RI (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait membahas kondisi industri keuangan terkini. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan OJK pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dia membandingkan langkah yang diambil OJK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus gagal bayar yang terjadi pada Jiwasraya. Seperti diketahui, Kejagung melakukan penyelidikan atas kasus Jiwasraya setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan adanya indikasi kecurangan di perusahaan itu, pada November 2019 lalu.

Baca Juga: BPK dan Komisi XI DPR Sepakat Kasus Jiwasraya Harus Selesai 2023

"Dalam kasus Jiwasraya, Kenapa penyidik kejaksaan agung lebih dahulu masuk daripada penyidik OJK? Kenapa penyidik OJK tidak masuk ke persoalan Jiwasraya, kenapa keduluan Kejagung?," katanya dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Menurut Dolfie, hal tersebut menunjukkan otoritas keuangan tersebut merasa tidak ada masalah di sektor industri jasa keuangan. "Sementara lembaga di luar OJK merasa ada pelanggaran hukum," katanya.

Baca Juga: Komisi XI DPR Sambangi Kantor BPK Bahas Kasus Jiwasraya

Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, dirinya akan menjawab seluruh pertanyaan anggota Komisi XI dalam rapat panitia kerja (panja) pengawas industri keuangan. Sedangkan, rapat tersebut dilakukan dengan tertutup.

Dengan demikian, seluruh pembahasan dalam rapat mengenai Jiwasraya dan kondisi industri keuangan saat ini, tak bisa diliput oleh media. Pembahasan hanya berlangsung antara pihak OJK dan Komisi XI.

"Tadi yang Jiwasraya, nanti mungkin kami bahas dalam panja, akan kami jawab secara tertutup. Yang jelas kami sudah koordinasi mengenai Jiwasraya," kata Wimboh.

Sekedar diketahui, Jiwasraya mengalami permasalahan tekanan likuiditas karena melakukan investasi pada saham-saham gorengan dari dana hasil penjualan produk asuransi JS Saving Plan. Perseroan mengalami gagal bayar senilai Rp13,7 triliun perhitungan hingga Agustus 2019.

Dalam perkembangannya, kasus gagal bayar itu berkaitan dengan ranah hukum. Kejagung pun telah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus Jiwasraya pada Selasa, 14 Januari 2020. Dari lima tersangka itu, tiga di antaranya merupakan antan petinggi Jiwasraya yakni mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini