JB Sumarlin Hadapi Negara Nyaris Bangkrut Akibat Keuangan Pertamina

Meskipun saat itu masalah Pertamina begitu besar-dan setiap perundingan berjalan alot bahkan ada yang berujung di pengadilan-dengan tenang dan sama sekali tidak panik, namun menurutnya, Presiden memberikan taktik dan strategi penyelesaian kasus itu tahap demi tahap.

Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal. Semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dibenahi dan dinegosiasikan lagi.

Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dagang, dari semula USD2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar USD1 miliar. Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina USD3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya USD260 juta.

Untuk menertibkan fungsi pokok Pertamina, Presiden memutuskan proyek penting seperti LNG, Kilang Minyak Cilacap, Pupuk Kaltim, Pipa Gas Cimalaya senilai USD1,9 miliar diteruskan. Sedangkan tiga proyek besar Krakatau Steel, Telekomunikasi, dan Pupuk Kaltim, senilai lebih dari USD2,7 miliar-dialihkan penanganannya kepada instansi pemerintah yang fungsional, sehingga mengurangi kewajiban Pertamina.

Sejak Mei 1975 Presiden Soeharto juga memutuskan semua penerimaan yang berasal dari kontrak karya dan kontrak bagi hasil, disetorkan langsung ke kas negara, tidak lagi melalui Pertamina. Ketegasan, konsistensi, dan kebijaksanaan Presiden dinilai sebagai kunci sukses penanganan krisis Pertamina.

(Dani Jumadil Akhir)