nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Rumuskan Formula untuk Tarif Baru Penyeberangan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 14:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 11 320 2166723 pemerintah-rumuskan-formula-untuk-tarif-baru-penyeberangan-FKi7OFbDrn.jpg Kapal (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi tentang tarif penyeberangan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga para pemilik kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).

Baca Juga: Kisruh Tarif Penyeberangan, ASDP Koordinasi dengan Kemenhub

Staf Khusus bidang Hukum Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok Nahattands mengatakan, dalam rapat kali ini adalah untuk memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan terkait tarif penyeberangan yang baru. Mengingat, Kementerian Perhubungan berada di bawah dari pengawasan Menko Luhut.

"Bukannya memang harus seperti itu meminta pertimbangan dari Menko yang mengkoordinasikan (Menhub)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca Juga: Siap-Siap, Tarif Penyeberangan Akan Naik

Dalam rapat tersebut juga lanjut Lambok, pemerintah mencari formula yang tepat untuk tarif baru penyeberangan. Nantinya skema tersebut akan diputuskan oleh Menteri Perhubungan apakah akan dipakai atau tidak.

"Nanti Menteri Perhubungan yang menetapkan. Mereka itu kan ada usul kemudian Menteri Perhubungan minta pertimbangan dari Kemaritiman dan Investasi seperti itu saja. Itu kan hanya mekanisme biasa itu," katanya.

Nantinya lanjut Lambok, tarif baru penyeberangan ini akan diputuskan lewat Instruksi Presiden (Inpres). Hanya saja, dirinya belum mengetahui kapan tarif baru tersebut akan diputuskan.

"Ada Inpres soalnya itu, itu hanya meminta pertimbangan setuju kah enggak dengan itu dibahas nanti," ucapnya.

Sebenarnya lanjut Lambok, pengajuan tarif ini sudah dilakukan oleh asosiasi sejak 2018. Hanya saja saat itu, pengajuan baru masuk ke Kementerian Perhubungan dan belum masuk ke Kementeriannya.

"2018 kapan? (Pengajuannya). Di sana (Kementerian Perhubungan) mungkin. Di sini mah baru," ucapnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini