Menaker: Tidak Ada Penghapusan Pesangon

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2020 11:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 12 320 2167180 menaker-tidak-ada-penghapusan-pesangon-JdKajCK0li.JPG Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan jika pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK tidak dihapus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjelaskan, aturan yang baru dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menambah pelayanan untuk pekerja yang mengalami pemecatan, yakni jaminan kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Buruh Dijanjikan Bonus Lima Kali Gaji, Bagaimana Skemanya?

"Prinsipnya tidak benar kita menghapus pesangon, ada formulanya, ada jaminan kehilangan pekerjaan," kata Menaker Ida di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

"Tapi untuk formula pesangon bagi yang ter-PHK rinciannya nanti. Tapi prinsipnya kita ada pelayanan baru buat mereka yang ter-PHK, jaminan kehilangan pekerjaan," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Aturan ini akan menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.

Baca Juga: Sudah di DPR, Omnibus Law Perpajakan Tinggal Tunggu Pembahasan

"Kita ini kan semuanya ingin mempercepat, semuanya ingin kebijakan bisa diputuskan secara cepat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Setidaknya ada tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini