nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perusahaan Asuransi Kena Sanksi bila Tak Punya Direktur Kepatuhan

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2020 17:46 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 13 320 2168013 perusahaan-asuransi-kena-sanksi-bila-tak-punya-direktur-kepatuhan-BWl5CKbSmH.jpeg Hukum (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan main industri asuransi. Akhir tahun lalu, regulator telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 43/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A Ariastiadi mengatakan ada sanksi yang diberikan perusahaan asuransi apabila tidak menerapkan peraturan baru tersebut. Di mana peraturan itu, mewajibkan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga: Aturan Baru Terbit, Perusahaan Asuransi Wajib Punya Direktur Kepatuhan

"Kalau kita lihat sanksi yang perlu kita lihat adalah sanksi ini bagian dari pembinaan pada industri keuangan khususnya asuransi. Sanksi itu berjenjang yang kita lakukan. Pertama kita melakukan pembinaan," ujar dia di Gedung OJK Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, pihaknya minta kepada perusahaan asuransi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu harus ada direksi kepatuhan.

"Dan, kalau tidak menyampaikan. Katakanlah bagaimana menerapkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Nah ini pembina yang kita kasih jangka waktu, biasanya itu nanti kita monitor progessnya," ungkap dia.

Baca juga: Industri Asuransi Jiwa Tumbuh 14,7% Jadi Rp171,83 Triliun

Dia menjelaskan, apabila perusahaan asuransi itu tidak memenuhi setelah OJK lakukan pembinaan secara administratif. Maka OJK akan berikan sanksi yang paling berat.

"Sanksi yang berat itu kita turunkan tingkat kesehatannya, itu biasanya dilakukan oleh pengawas. Mungkin yang lebih berat lagi bisa saja dilakukan fit and proper. Hanya saja di itu ada namanya PWT dominasi dan regulasi kan, dia harus mencalonkan. Ketika ada kekosongan direktur kepatuhan yg kosong bisa saja kita gunakan fit and proper," kata dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini