nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelaku Industri Diminta Agresif Perluas Ekspor

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2020 14:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 15 320 2168952 pelaku-industri-diminta-agresif-perluas-ekspor-zFj3bz0Y3K.jpeg Pelabuhan. (Foto: Shutterstock)

 JAKARTA - Kemenperin mengajak pelaku industri lebih agresif lagi membuka peluang pasarnya di negara-negara nontradisional. Hal ini dilakukan demi menggenjot nilai ekspor manufaktur nasional.

“Di samping itu, perlunya perluasan atau diversifikasi produk ekspor yang diarahkan untuk dapat menikmati fasilitas pembiayaan ekspor,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman Kemenperin, Sabtu (15/2/2020).

Baca Juga: Imbas Virus Korona, Menhub Lobi Sri Mulyani agar Maskapai Dapat Insentif PNBP

Menurut Menperin, pembentukan lembaga pembiayaan industri merupakan hal yang sangat penting, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. “Kami meyakini, dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, bisa memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk masuk ke produk yang selama ini masih di impor. Jadi, industri kita bisa mudah mendapatkan modal,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Menperin pun bakal melakukan safari ke sejumlah stakeholder, termasuk lembaga pembiayaan kredit. “Kami berharap, mereka meningkatkan pagu kredit dan memperluas jenis produk manufaktur. Contohnya, kami akan berbicara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), agar misalnya memperluas program hingga mencakup produk-produk komponen otomotif,” imbuhnya.

Baca Juga: Menhub: Banyak Maskapai Eropa Timur Minat Terbang ke Bali

Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, industri otomotif di Tanah Air perlu dipacu untuk mengisi pasar ekspor, khususnya ke Australia. Hal ini memanfaatkan peluang dari ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

“Langkah lainnya, tentu pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Untuk mendorong P3DN, kementerian dan lembaga yang mendapatkan APBN, khususnya untuk belanja modal harus menggunakan sebesar-besarnya untuk membeli produk dalam negeri,” paparnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini