JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) peringatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 untuk mengikuti rangkaian seleksi dengan serius. Pasalnya, pelaksanaan seleksi CPNS dibiayai oleh anggaran negara.
Mengutip website BKN, Jakarta, Sabtu (22/2/2020), adapun persentase kelulusan Passing Grade (PG) SKD per pukul 17.18 WIB 21 Februari 2020 untuk Formasi Umum mencapai 43,21%, Tenaga Cyber 56,32%, Putra-Putri Papua/Papua Barat 25,95%, Lulusan Terbaik 91,8%, Diaspora 100% dan Penyandang Disabilitas 65,54%. Total peserta SKD sampai dengan hari ini mencapai 2.445.598 orang.
Baca juga: Fakta Terkini SKD CPNS, Ternyata Banyak yang Tak Hadir
Sementara untuk 3.000 peserta P1/TL yang memilih tidak ikut SKD di tahun ini akan tetap mengikuti mekanisme 3 x formasi yang diurutkan dengan peserta yang ikut SKD di tahun ini. Walaupun passing grade diturunkan, Bima menegaskan kualitas soal SKD di tahun ini lebih sulit dari tahun sebelumnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Panselnas mengatakan hingga saat ini pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hari ke-24, setidaknya ada 287.965 peserta yang tidak hadir. Ketidakhadiran ini disebut Bima dengan tanpa keterangan dan keterlambatan peserta.
Baca juga: Cegah Jual Beli Jabatan, BKN Terbitkan Standar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
Oleh karena itu, Bima mengingatkan kepada pelamar CPNS untuk mengikuti seleksi secara serius, "bukan sekadar coba-coba mengingat anggaran negara untuk pembiayaan pelaksanaan seleksi juga tidak main-main," katanya.
Selain itu, Bima juga mengungkapkan persentase kelulusan passing grade (PG) pada tahun ini mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka kelulusannya pun mencapai 6 x formasi.
“Kelulusan PG nasional rata-rata bernilai baik, bahkan angka kelulusannya sudah mencapai 6 x formasi, berbeda dari tahun lalu yang jumlahnya tidak memenuhi 3 x formasi, oleh sebab itu dikeluarkan kebijakan mengakomodir hal tersebut. Namun untuk tahun ini dengan tingkat kelulusan PG yang jauh lebih baik, saya optimistis tidak akan ada kebijakan lain yang muncul,” jelas Bima.
(Fakhri Rezy)