Cegah Jual Beli Jabatan, BKN Terbitkan Standar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 21 Februari 2020 14:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 21 320 2172050 cegah-jual-beli-jabatan-bkn-terbitkan-standar-penyelenggaraan-penilaian-kompetensi-GUk4ig0t2w.jpg PNS (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sejumlah kasus malapraktik pada pengisian jabatan menciderai kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit, yang mewajibkan pengisian jabatan di birokrasi, baik jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Di sisi lain, sesuai arahan Presiden dan telah masuk agenda nasional melalui RPJMN 2020 – 2024 pada aspek reformasi kelembagaan birokrasi dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit.

Baca Juga: Pejabat Eselon III-IV Dipangkas, Ini PR Selanjutnya

Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono mengatakan realisasi target tersebut ditempuh dengan cara BKN bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) sebagai bagian dari program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), termasuk yang menyangkut jual-beli jabatan.

“BKN menetapkan dua dua program prioritas untuk merealisasikan target Pemerintah tersebut," ujarnya seperti dikutip laman BKN, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Sederhanakan Birokrasi, Menpan RB Lantik 141 Pejabat Fungsional

Pertama, BKN menerbitkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi melalui Talent Pool ASN yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang menjadi gerbang awal pembentukan database manajemen talenta nasional.

Paryono menambahkan dengan Peraturan BKN 26/2019, penilaian kompetensi ASN harus dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi, baik di sektor instansi pemerintah dan non pemerintah yang sudah diakreditasi dan memperoleh nilai kelayakan dari BKN selaku pembina penyelenggaraan manajemen ASN (Pasal 47 UU ASN).

Dengan standar tersebut, setiap penyelenggara penilai kompetensi atau assessment center (AC) di K/L/D dan non pemerintah yang melakukan AC terhadap ASN harus terakreditasi oleh BKN dengan memenuhi setidaknya unsur yang mencakup unsur organisasi atau kelembagaan; SDM; dan unsur metode pelaksanaan penilaian kompetensi.

"Untuk memastikan setiap instansi memenuhi unsur tersebut, BKN sudah mulai melakukan akreditasi lembaga AC pada sejumlah K/L/D sejak penghujung tahun 2019,” tutupnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini