Share

Omnibus Law Cipta Kerja, Mendag: Penyederhanaan Izin Sudah saatnya Dilakukan

Vania Halim, Okezone · Selasa 25 Februari 2020 13:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 25 320 2173763 omnibus-law-cipta-kerja-mendag-penyederhanaan-izin-sudah-saatnya-dilakukan-vdEKVE42nE.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyesuaikan dua Undang-Undang (UU) terkait perdagangan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena UU Cipta Kerja untuk ciptakan banyak peluang usaha.

Penyesuaian tersebut meliputi klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster pengenaan sanksi dari total 11 klastrer.

Baca Juga: Buruh Bakal Kawal Ketat RUU Cipta Kerja

Pada 12 Februari 2020, pemerintah telah mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada DPR. RUU tersebut memuat 11 klaster, antara lain penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta kemudahan berusaha. Kementerian Perdagangan mendukung RUU Ciptaker dengan melakukan penyesuaian pada UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal.

Penyesuaian ini untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu 8 pasal bidang perdagangan dalam negeri dan 15 pasal bidang perdagangan luar negeri. Serta penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal meliputi 5 pasal tentang kewenangan, pengaturan, dan perizinan metrologi legal.

"Penyederhanan perizinan dan prosedurnya sudah saatnya dilakukan," tulis Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Instagram Kemendag, Selasa (24/2/2020).

Baca Juga: Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja

Penataan kembali kewenangan sektor perdagangan tersebut dapat memberikan penyederhanaan perizinan, prosedur dan kemudahan dalam proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Kemudahan ini akan berdampak terhadap peluang usaha yang semakin banyak dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha karena pengaturan kembali pengenaan sanksi sehingga lebih nyaman melakukan aktivitas perdagangan.

Selain itu, juga ada penataan kembali sanksi terkait substansi yang dikenal sanksi pidana dan dikenal sanksi administratif.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono menyebut, reaksi kontra dari masyarakat itu karena mereka hanya melihat sejumlah hal kecil dalam RUU tersebut. Sedangkan gambaran besar yang dirancang pemerintah memiliki visi perekonomian nasional yang menatap jauh ke depan.

Susiwijono melanjutkan transformasi ekonomi ini juga sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Di mana, di dalamnya juga membahas beragam kendala dalam upaya transformasi ekonomi tersebut, khususnya dalam hal investasi.

"Permasalahan utama di Indonesia dalam hal ekonomi dan investasi itu misalnya seperti masalah korupsi, masalah inefisiensi birokrasi, serta masalah perizinan. Sehingga, hal-hal itulah yang didorong dan difokuskan oleh pemerintah, agar semua hal itu bisa tergambar di dalam alur RUU Cipta Kerja tersebut," tandas Susiwijono.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini