Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 24 Februari 2020 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 24 20 2173232 pemerintah-beberkan-secara-rinci-tujuan-omnibus-law-cipta-kerja-ujWrlcx7DF.jpg Ekonomi (Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah sudah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski menuai pro dan kontra, pemerintah meyakini RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat memihak buruh.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono menyebut, reaksi kontra dari masyarakat itu karena mereka hanya melihat sejumlah hal kecil dalam RUU tersebut. Sedangkan gambaran besar yang dirancang pemerintah memiliki visi perekonomian nasional yang menatap jauh ke depan.

 Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Beri Kemudahan Usaha untuk UMKM hingga Investor Besar

"Apabila publik hanya melihat satu atau dua isu, saya kira itu sangat wajar. Sebab itu kan memang bentuk perhatian dari teman-teman," kata dia pada acara IDX Channel Ekonomic Forum di Luwangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Dia menjelaskan, dari struktur pasal yang berjumlah 174 di dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu, sekira 86,5% itu membicarakan masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM.

 Baca juga: Jokowi hingga Luhut Buka Suara soal Omnibus Law Cipta Kerja

"Jadi, hal-hal itulah yang menurutnya menjadi fokus utama pemerintah, untuk melakukan transformasi ekonomi dengan visi ke depan untuk mencapai tujuan Indonesia maju di 2045," ungkap dia.

Menurut dia, pada tahun 2045 itu, pemerintah ingin ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia. "Dan kita juga ingin keluar dari middle income trap. Maka momentum ini sudah tepat," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada Omnibus Law, Usaha Kecil Tak Perlu Banyak Izin

Kemudian, lanjut dia, transformasi ekonomi ini juga sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Di mana, di dalamnya juga membahas beragam kendala dalam upaya transformasi ekonomi tersebut, khususnya dalam hal investasi.

"Permasalahan utama di Indonesia dalam hal ekonomi dan investasi itu misalnya seperti masalah korupsi, masalah inefisiensi birokrasi, serta masalah perizinan. Sehingga, hal-hal itulah yang didorong dan difokuskan oleh pemerintah, agar semua hal itu bisa tergambar di dalam alur RUU Cipta Kerja tersebut," tandas dia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini