nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Serahkan LHP ke DPR, BPK Sebut Ada 6 Temuan Permasalahan di TVRI

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2020 18:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 26 320 2174566 serahkan-lhp-ke-dpr-bpk-sebut-ada-6-temuan-permasalahan-di-tvri-kuCSGDSzC8.jpeg BPK serahkan LHP TVRI ke DPR (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kinerja pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tahun anggaran 2017 sampai Semester I 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota BPK Achsanul Qosasi kepada Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta.

Anggota BPK Achsanul Qosasi menyebut dalam pelaporan itu, BPK menemukan enam permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian DPR RI.

Baca Juga: Fakta KPK Telusuri Temuan BPK, Sudah Teken MoU

"Intinya kami ada enam temuan yang signifikan dan menurut kami segera ditindaklanjuti baik oleh Dewan Pengawas (Dewas), DPR RI dan diawasi Direksi dan teman-teman parlemen komisi I," ujar dia, Rabu (26/2/2020).

Menurut dia, enam temuan itu, lebih mengarah kepada ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh Presiden, Negara, Menteri, dan mereka sendiri. Maka itu, Dewan Pengawas TVRI taat apa enggak.

Baca Juga: Menko Luhut Minta Kementerian Tidak Sembunyikan Data dari BPK

"Sehingga hasilnya kita nilai ketidakpatuhan terhadap aturan beberapa hal kita sampaikan. Jadi ini bukan pemeriksaan PDDT atau investigasi yang mengarah ke kerugian negara. Kalau pemeriksaan PDDT sedang kita lakukan tentang pengadaan barang dan jasa di TVRI dan RRI," ungkap dia.

Berikut temuan lengkap BPK terhadap Dewas TVRI:

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur LPP TVRI dan LPP RRI belum memadai. Permasalahan pada PP 13/2005 tentang LPP TVRI dan PP 12/2005 tentang LPP RRI antara lain:

1) Pasal 7 huruf d "Dewan Pengawas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi". Syarat pemberhentian sesuai Pasal 24 ayat (4): tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; terlibat merugikan lembaga; dipidana dengan keputusan hukum tetap; dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi. Namun dalam praktiknya, Dewan Pengawas (Dewas) menambahkan syarat pemberhentian Dewan Direksi melalui hasil penilaian kinerja (tidak memuaskan/tidak lulus). Berdasarkan pemeriksaan, penilaian kinerja kepada Dewan Direksi cenderung subjektif. Atas indikator-indikator yang pencapaian kinerjanya 100%, Dewas menilai bervariasi dan tanpa rumusan yang jelas. Selain itu, Dewas LPP TVRI menambahkan 10 indikator penilaian yang tidak tercantum dalam kontrak manajemen.

2) Pasal 18 ayat (1) "Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon". Jabatan ini tidak diatur dalam regulasi apapun selain PP 13/2005 dan PP 12/2005. Dewan Pengawas LPP TVRI menafsirkan sendiri bahwa jabatan non eselon adalah Pejabat Negara setingkat Menteri, Ketua/Anggota KPK dan BPK.

Dalam praktiknya selain mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp5 juta/bulan sesuai Perpres No.73/2008 dan Perpres No.101/2017, Dewas menggunakan kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

3) Pasal 42 "Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TVRI dan RRI dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku". Dalam praktiknya, LPP TVRI dan LPP RRI tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara mandiri. Meskipun sebagai institusi pemerintah yang mandiri yaitu Direktur Utama LPP TVRI & LPP RRI sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, namun PPK LPP TVRI dan LPP RRI adalah Menteri Kominfo. Hal ini mengakibatkan LPP TVRI dan LPP RRI tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan PNS secara mandiri untuk mengantisipasi semakin banyaknya PNS memasuki usia pensiun.

b. Ketentuan dalam Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tidak sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2005. Dalam keputusan tersebut, Dewas LPP TVRI menambahkan ketentuan yang tidak diatur dalam PP 13/2005 antara lain:

1) Keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 8 “Dewas mempunyai wewenang:

a) Mengangkat tenaga ahli dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. (PP 13/2005>> Pasal 8 ayat (4) Dewas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi).

b) Mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana. (PP 13/2005 >> menimbulkan tumpang tindih dengan tugas pengawasan yang menjadi tugas Satuan Pengawasan Intern).

c) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Dewan Direksi. (PP 13/2005 >> tidak diatur. Penghasilan Dewan Direksi LPP TVRI ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 566/MK.02/2017).

2) Keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 16 "Wewenang Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewas" antara lain melakukan perjalanan dinas, adapun rinciannya pada Pasal 38 dan 39:

a) Perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri Direktur Utama memerlukan persetujuan Dewan Pengawas disesuaikan urgensi dan kepentingannya.

b) Perjalanan dinas dalam negeri Anggota Dewan Direksi memerlukan persetujuan Direktur Utama disesuaikan urgensi dan kepentingannya.

c) Perjalanan dinas luar negeri Dewan Direksi memerlukan persetujuan Dewan Pengawas disesuaikan urgensi dan kepentingannya.

3) Keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 46 ayat (8) “Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak dapat memenuhi kontrak manajemen”. (PP 13/2005 >>Pasal 24 ayat (4) syarat pemberhentian: tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; terlibat merugikan lembaga; dipidana dengan keputusan hukum tetap; dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi).

Penambahan wewenang Dewas menjadikan kegiatan operasional terganggu dan menjadi lambat serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Dewas dan Dewan Direksi LPP TVRI.

1
3
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini