Penyaluran Dana BOS Kini Lebih Ringkas

Kamis 05 Maret 2020 19:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 05 320 2178767 penyaluran-dana-bos-kini-lebih-ringkas-ZITRXYZxDz.jpg Uang Rupiah. Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintah meringkas skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Skema yang lebih simple ini diharapkan bisa membuat sekolah lebih fleksibilitas dalam mengelola anggaran.

“Diharapkan sekolah bisa lebih leluasa dalam pendanaan operasional sekolah,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dilansir dari KRJogja, Kamis (5/3/2020).

Baca Juga: Pencairan Dana BOS Diubah, Bisa Minimalisir Korupsi?

Muhadjir menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana BOS ini. Menurutnya penyaluran dana BOS jangan sampai hanya berpusat ke instansi pendidikan di bawah Kemendikbud. Instansi pendidikan di bawah kementerian lain yakni Kemenag yang menaungi Madrasah juga harus disalurkan dana BOS secara proporsional.

Menurut Muhadjir kontribusi Madrasah cukup besar sementara alokasi anggarannya masih kurang memadai. Memang masih perlu kecermatan dalam menyusun program prioritas, misalnya Program 1.000 Doktor di Kemenag.

“Jika dilihat dari populasi siswa, Madrasah yang ada di Kementerian Agama menyumbang sekitar 17 persen dari total populasi siswa. Karena itu tidak boleh hanya memerhatikan yang ada di Kemendikbud saja. Tapi juga siswa yang ada di Kemenag,” tuturnya.

Baca Juga: Perubahan Skema Dana Bos Bawa "Angin Segar" bagi Guru Honorer

Lebih lanjut Menko PMK mendukung kebijakan Mendikbud yang memperbolehkan maksimum 50% dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kemenag perlu menyesuaikan dengan kebijakan tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok. “Keberadaan guru honorer harus menjadi perhatian karena itu sebagai komponen pendidikan dan faktanya banyak yang sudah mengabdi cukup lama,” katanya.

Menko PMK mengingatkan baik Mendikbud maupun Menag agar terus meng-update data siswa. Jangan sampai data siswa tidak akurat, mengingat penyaluran BOS berdasar pada jumlah siswa di setiap sekolah dan madrasah. Mendikbud sependapat dengan pandangan Menko PMK dan menyampaikan bahwa sedang dikembangkan satu platform yang mampu mencegah ketidakakuratan data baik data sekolah rusak, jumlah guru maupun jumlah siswa.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini