Selain Kredit, OJK Beri Waktu Tagih Premi Asuransi Jadi 4 Bulan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 31 Maret 2020 09:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 31 320 2191604 selain-kredit-ojk-beri-waktu-tagih-premi-asuransi-jadi-4-bulan-CNoXND1NG2.jpg Asuransi (Reuters)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tiga kebijakan baru untuk menghadapi virus Corona atau Covid-19. Di mana, kebijakan tersebut untuk merelaksasi industri keuangan non-bank (IKNB).

Hal ini dikarenakan, perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia, telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Sehingga, berpotensi mengganggu kinerja LJKNB, stabiitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

 Baca juga: Menakar Dampak Virus Korona dari Sisi Ekonomi, Ini Faktanya

Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (31/3/2020), salah satu dari kebijakan tersebut adalah Kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi perusahaan perasuransian. Di mana, nomor OJK merilis surat dengan nomor S-11/D.05/2020.

Surat tersebut ditujukan ke Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Jiwa Indonesia, Asuransi Syariah Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia dan seluruh direksi perusahaan perasuransian.

Berkenaan dengan itu, perlu diambil kebijakan bagi LJKNB, khususnya perusahaan perasuansian sebagai berikut:

 Baca juga: Mike Pence: Perusahaan Asuransi AS Tanggung Biaya Pemeriksaan Virus Korona

Pertama, perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan perasuransian kepada OJK sebagaimana yang telah diinformasikan melalui surat nomor S7/D.05/2020 pada 23 Maret 2020. Kedua, pelaksanaan penilaiaan kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan perasuransian dapat dilaksanakan melalui video conference.

Ketiga, dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah:

1. Aset yang diperkenakan dalam bentuk investasi berupa, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh negara RI, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara RI.

2. Pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi, tagihan kontribusi tabarru, dan ujrah penutupan langsung termasuk tagihan kontribusi koansuransi, tagihan kontribusi reasuransi, dan tagihan ujrah reasuransi diperpanjang dari 2 bulan menjadi 4 bulan sejak jatuh tempo pembayaran sepanjang;

a. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama 4 bulan, dan

b. Hanya berlaku untuk tagihan premi atau kontribusi yang berlaku sejak bulan februari 2020.

3. Aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat diakui sebagai aset yang diperkenankan maksimum sebesar liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan.

Penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap individu perusahaan perasuransian, OJK dapat meminta perusahaan perasuransian untuk merepkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan countercyclical tersebut.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini