YLKI Minta Aturan Pengendalian Transportasi Dikaji Ulang

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 12 April 2020 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 12 320 2197985 ylki-minta-aturan-pengendalian-transportasi-dikaji-ulang-RhatskLWAy.jpg Transportasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kemenhub mengkaji ulang Permenhub nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 9 April 2020.

Baca juga: Ada PSBB, Kemenhub Bakal Atur Pengendalian Transportasi

Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti Jakarta. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa untuk sepeda motor baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Bagaimana cara mengontrol dan membuktikan bahwa motor tersebut sudah disemprot dengan desinfektan? Ini ketentuan yang akal-akalan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No. 18/2020 dicabut, dibatalkan," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Minggu (12/4/2020).

Baca juga: Ada Covid-19, Organda Sebut Omzet Pengusaha Bus Turun hingga 100%

Dirinya berharap pemerintah tidak melakukan tindakan tindakan yang kompromistis dalam upaya pengendalian Covid-19. Utamakan keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia mengingat jumlah pasien positif corona terus meningkat.

"Kalau Permenhub tersebut diimplementasikan, PSBB tidak akan ada gunanya, karena secara diametral melanggar protokol kesehatan. Kita minta aplikator ojol tidak perlu mematuhi Permenhub tersebut. Boikot permenhub tersebut yang hanya dibuat oleh Menhun Ad-interim," ucapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini