Pemda Tak Mau Realokasi Anggaran untuk Corona, Transfer DAU Bakal Ditunda

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 14 April 2020 16:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 14 20 2199076 pemda-tak-mau-realokasi-anggaran-untuk-corona-transfer-dau-bakal-ditunda-7KqmtCzUl9.jpg Uang Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah sudah menyiapkan sanksi kepada para pemerintah daerah yang tidak melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona. Hal ini disiapkan pemerintah menyusul masih ada banyak sekali Pemda yang belum menjalankan instruksi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu sanksi yang akan didapat oleh daerah adalah dengan penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, syarat penyaluran DAU pada periode Mei hingga September adalah laporan realisasi pelaksanaan pencegahan penanganan Covid-19.

"Apa konsekuensinya bagi yang tidak melakukan realokasi anggaran, kita bisa melakukan penundaan transfer DAU. Jadi artinya sekarang kita betul-betul serius," ujarnya dalam teleconfrence, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Program Perlindungan Sosial dan Bansos Segera Dieksekusi

Menurut Sri Mulyani, memang ada beberapa daerah yang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih bersifat Business as Usual. Sedangkan belanja sosial dan barang yang dilaporkan tidak mengalami kenaikan.

Padahal, pemerintah sudah menginsturksikan agar bisa dilakukan realokasi anggaran dan refocusing program untuk penanganan covid-19. Ada tiga langkah yang diminta Presiden dalam peanganan corona, pertama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, kedua adalah jaring pengaman sosial dan yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi masyrakat.

"Karena bapak presiden hingga hari ini pun menyampaiakn bahawa beliau masih melihat beberapa daerah itu business as usual. Belanja sosialnya tidak naik belanja barangnya tidak naik," jelasnya.

 Baca Juga: Jokowi Siapkan 'Vaksin' Penangkal Virus Korona ke Ekonomi RI

Menurut Sri Mulyani, masih belum berubahnya anggaran sosial dan juga belanja barang ini membuktikan jika pemerintah daerah tidak mengindahkan instruksi dari pemerintah pusat. Padahal pandemi corona ini merupakan masalah serius yang memerlukan langkah cepat dalam penanganannya.

"Sehingga ini semua seolaah-olah ini belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu melakukan perubahan dari APBD-nya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut masih banyak daerah yang belum melakukan realokasi anggaran dan refocusing program. Tercatat ada sekitar 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial

Kemudan ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Dan terakhir ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan covid-19.

"Saya melihat, saya cermati, saya catat. Masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini