Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kartu Pra-Kerja, Korban PHK Dinilai Lebih Butuh Bantuan Tunai

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 16 April 2020 |18:26 WIB
Kartu Pra-Kerja, Korban PHK Dinilai Lebih Butuh Bantuan Tunai
Rupiah (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Program kartu pra-kerja merupakan salah satu andalan pemerintah untuk menanggulangi dampak virus corona atau covid-19 terhadap masyarakat.

Tetapi, program ini dinilai kurang efektif sekarang ini. Bagaimana tidak, program yang akan menghabiskan yang sebesar Rp20 triliun ini tidak serta merta bisa langsung dinikmati masyarakat.

 Baca juga: Gelombang Pertama, Menko Airlangga: 2,78 Juta Peserta Sudah Bergabung Kartu Pra-Kerja

"Banyak yang tidak relevan dari kartu pra-kerja di saat krisis covid-19," jelas pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

Anggaran kartu pra-kerja ini Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.

 Baca juga: Ruangguru di Tengah Kartu Pra-Kerja Tuai Polemik

Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

 PHK

Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).

Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.

Menurut Bhima, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan.

 Baca juga: Ruangguru Dapat Proyek Program Kartu Pra-Kerja, Direktur Komunikasi: Tak Ada Penunjukan Langsung

"Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas dia.

Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir.

"Dari sisi anggaran Rp5,6 triliun yang disalurkan untuk pelatihan online hanya untungkan penyedia jasanya. Sayang sekali uang Rp5,6 triliun itu buat pelatihan, kalau dijadikan BLT per orang bisa dapat 1 juta dengan asumsi penerima Rp5,6 juta orang," kata dia.

Dengan bantuan langsung, dia menyebut, dampaknya ke masyarakat bawah akan terasa. Perekonomian secara umum juga akan mendapatkan manfaatnya.

"Langsung terasa multiplier effect ke ekonomi (kalau bantuan langsung tunai). Ritel naik, warung warung kecil kecipratan rezeki. Bukan masuk kantong penyedia jasa latihan online," kata dia.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono. Dia menambahkan, para pekerja yang kena PHK atau dirumahkan sebaiknya diberikan bantuan lansung tunai, bukan ikut pelatihan online.

"Program kartu pra kerja ini memang bagus. Namun, yang dibutuhkan oleh pekerja adalah bantuan langsung tunai maupun sembako yang merupakan kebutuhan utama di saat kondisi ekonomi sulit bukan pelatihan online," ujar dia kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

Dia menjelaskan biaya pelatihan untuk program kartu pekerja sebesar Rp1.000.000 per orang dianggap terlalu besar bagi para pekerja yang kena PHK dan dirumahkan.

 PHK

"Dan hal tersebut hanya akan menguntungkan mitra program kartu pra-kerja," ungkap dia.

Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.

Sejak dimulai dibukanya pendaftaran gelombang pertama pada Sabtu 11 April 2020 hingga Kamis 16 April, tercatat sebanyak 2.780.026 peserta akan mengikuti program perdana kartu pra-kerja ini.

Selama enam hari masa pendaftaran gelombang pertama, tercatat ada 5.965.048 user. Kemudian telah dilakukan verifikasi email tercatat ada 4.428.669 user.

Selanjutnya, disisir lagi berdasarkan NIK, dan tercatat sebanyak 3.294.190 user. Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian maka yang telah memasuki join batch 2.078.026 user.

(Fakhri Rezy)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement