Aturan Operasi Kapal Subsidi Selama PSBB
JAKARTA - Kementerian Perhubungan menjelaskan mengenai pengaturan operasi kapal Public Service Obligation (PSO) penumpang dan perintis di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh suatu wilayah akibat pandemi Covid-19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, pengaturan operasi kapal PSO pada penumpang atau barang dilakukan jika Pemerintah Daerah (Pemda) telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 terkait PSBB dengan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat daerah terkait produktivitas kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.
"Pemda juga diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pasal 11, sedangkan pengendalian kegiatan transportasi untuk transportasi laut, yaitu Kapal Penumpang dengan pembatasan 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan physical distancing,” kata dia di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).
Baca Juga: Petugas Terindikasi Covid-19, Kapal KM Lambelu Dikarantina
Dia juga meminta agar para Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kepastian bahwa wilayahnya telah menerapkan PSBB sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020.
Kemudian lanjut dia, dalam masa PSBB, kapal penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo dengan beberapa ketentuan.
"Adanya keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah PSBB sehingga harus menggunakan kapal penumpang, untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19, untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, serta pemuatan kargo di atas kapal penumpang wajib memperhatikan keamanan stabilitas kapal," jelas dia.
Sedangkan untuk Kapal PSO penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan perintis juga dapat diizinkan beroperasi dalam masa PSBB dengan memperhatikan tiga hal, antara lain pembatasan yaitu 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk, untuk mengangkut logistik dukungan penanganan.
"Dan pencegahan covid-19; dan untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial," ungkap dia.
