"Jadi dengan skenario ini kita siapkan, kalau bisa bertahan di 2,3%, dampaknya ke kemiskinan dan pengangguran," ucap dia.
Beberapa solusi disiapkan pemerintah untuk para korban PHK. Salah satunya program kartu pra-kerja. Dalam program ini, peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).
Baca juga: 3,7 Juta Warga DKI Jakarta Rentan Miskin Terdampak Corona
Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.
Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.
Sayangnya, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan.

"Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone.
Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir.
"Dari sisi anggaran Rp5,6 triliun yang disalurkan untuk pelatihan online hanya untungkan penyedia jasanya. Sayang sekali uang Rp5,6 triliun itu buat pelatihan, kalau dijadikan BLT per orang bisa dapat 1 juta dengan asumsi penerima Rp5,6 juta orang," kata dia.