Pengangguran dan Kemiskinan di Depan Mata

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 20 April 2020 17:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 20 320 2202107 pengangguran-dan-kemiskinan-di-depan-mata-uGh0dtbC2Y.jpg PHK (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ancaman pengangguran dan kemiskinan di depan mata. Jutaan orang terpaksa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Pemicu PHK beragam, beberapa industri terpaksa berhenti karena kesulitan bahan baku yang biasanya diimpor, ada juga yang pendapatannya tergerus karena negara tujuan ekspornya mengalami lockdown.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebanyak 1,9 juta pekerja formal dan informal mengalami PHK dan dirumahkan oleh 114.340 perusahaan di Indonesia hingga 16 April 2020.

Baca Juga: 22 Juta Orang di Amerika Ajukan Tunjangan Pengangguran

Sebelumnya pada 12 April 2020, Kemnaker meancatat secara keseluruhan terdapat 1.506.713 juta pekerja formal dan informal yang terdampak COVID-19. Bila dirinci, 1.500.156 karyawan sektor formal yang dirumahkan dan mengalami PHK dari 83.546 perusahaan. Sementara itu, sebanyak 443.760 sektor informal yang dirumahkan dan PHK dari 30.794 perusahaan.

Belum ada yang bisa memprediksi kapan masa pandemi covid ini berakhir. Namun yang bisa dipastikan, angka pengangguran akan meningkat.

Baca Juga: 265.000 Pekerja Informal Kehilangan Pekerjaan akibat Corona

Kementerian Keuangan menyebut angka pengangguran bisa bertambah banyak di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Terutama bagi masyarakat yang ekonominya terdampak virus tersebut.

"Angka pengangguran bisa bertambah antara 2,9 juta sampai lebih dari 5 juta orang berdasarkan skenario yang dibuat pemerintah," ujar Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam telekonferensi, Senin (20/4/2020).

PHK

Menurut dia, skenario yang dibuat pemerintah saat ini ada skenario berat dan sangat berat. Di mana skenario berat, pemerintah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi berada di level 2,3%. "Dengan potensi angka pengangguran sekitar 2,9 juta orang," jelas dia.

Kemudian lanjut dia, untuk skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi nasional akan minus dengan potensi angka pengangguran mencapai lebih dari 5 juta orang.

"Jadi dengan skenario ini kita siapkan, kalau bisa bertahan di 2,3%, dampaknya ke kemiskinan dan pengangguran," ucap dia.

Beberapa solusi disiapkan pemerintah untuk para korban PHK. Salah satunya program kartu pra-kerja. Dalam program ini, peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).

Baca juga: 3,7 Juta Warga DKI Jakarta Rentan Miskin Terdampak Corona

Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.

Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.

Sayangnya, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan.

Potret Kemiskinan, Pemukiman Kumuh di Atas Rawa Sampah Plastik

"Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir.

"Dari sisi anggaran Rp5,6 triliun yang disalurkan untuk pelatihan online hanya untungkan penyedia jasanya. Sayang sekali uang Rp5,6 triliun itu buat pelatihan, kalau dijadikan BLT per orang bisa dapat 1 juta dengan asumsi penerima Rp5,6 juta orang," kata dia.

Solusi lain, Kemnaker membantu para pekerja yang terkena PHK lewat program padat karya. Para pekerja ini diberikan pelejaan untuk menyemprot disintektan di sejumalah perusahaan.

Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Gazmahadi, mengatakan, pelibatan pekerja yang ter-PHK dalam kegiatan penyemprotan desinfektan di perusahaan memiliki 2 nilai manfaat.

Pertama, pekerja yang ter-PHK mendapat insentif usai mengikuti kegiatan penyemprotan. Kedua, lingkungan industri dan masyarakat sekitar terhindar dari penyebaran Covid-19.

Maraknya PHK massal bakal mempengaruhi angka kemiskinan Indonesia. Bhima mengatakan, peningkatan angka kemiskinan akan terlihat pada September 2020.

Potret Kemiskinan, Pemukiman Kumuh di Atas Rawa Sampah Plastik

"Dampaknya akan terlihat pada September 2020, dampak virus corona ini terasa dari Maret hingga September 2020," katanya.

Senada, Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mengakatakan, jika mengasumsikan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat di kisaran 2% sampai 3%, maka tingkat kemiskinan tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 10,5% hingga 11,5% dari 9,22% per September 2019.

"Pemerintah perlu mengalokasikan BLT selain diprioritaskan bagi warga miskin, termasuk bagi masyarkat kelas menengah yang dapat turun kelas menjadi kelompok masyarakat rentan akibat penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan.

“Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa (14/4/2020).

Dia menyebut, sebanyak 1,1 juta orang berpotensi menjadi miskin. Bahkan, angka itu bisa naik lebih banyak lagi jika kondisi kian memburuk.

“Dalam skenario berat (angka kemiskinan) bisa naik 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat kita akan 3,78 juta orang,” kata dia.

Potret Kemiskinan, Pemukiman Kumuh di Atas Rawa Sampah Plastik

Dirinya menjelaskan, tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) terancam mengalami penurunan yang signifikan.

“Untuk GDP saat ini mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Base line kita di 5,3% akan alami tekanan akan turun pada level di 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat mungkin menurun sampai negatif growth,” cetus dia.

Dia melanjutkan, hal ini pun pasti akan berdampak pada sisi sosial dan pembangunan di Indonesia. Dan akhirnya, angka kemiskinan juga mungkin akan meningkat.

1
4
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini