Korban PHK Punya Skill, Pelatihan Online Prakerja Tak Menjawab Kebutuhan
JAKARTA - Program Prakerja saat ini masuk dalam tahap pendaftaran gelombang dua. Program yang didesain untuk mereka yang terkena PHK ini dinilai kurang tepat karena tidak menjawab kebutuhan.
Menurut Mohammad Faisal Ekonom CORE, instrumen yang terdapat di dalam Program Prakerja tidak relevan dengan kebutuhan korban PHK. "Misalnya komponen biaya survei, itu tidak relevan. Semestinya diubah, gunakan komponen itu untuk membantu misalkan langsung kepada bantuan uang untuk korban PHK," ujarnya kepada Okezone, Rabu (22/4/2020).
Dia menegaskan, saat ini pengangguran terjadi bukan karena kurangnya skill melainkan turunnya permintaan barang dan jasa. Sehingga industri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan terhadap pegawai atau buruh, mereka juga mengurangi produksi.
Baca Juga : Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya?
"Jadi banyak pengangguran bukan karena kurangnya suplai kualitas skill. Itu kan untuk menyesuaikan antara lulusan sekolah tinggi atau kejuruan dengan kebutuhan industri. Makanya ada komponen pelatihan. Tapi itu tidak relevan, PHK terjadi bukan karena tidak cukup skillnya. Mereka yang di PHK mungkin memiliki skill yang cukup bahkan berpengalaman," ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi seperti ini semestinya pemerintah melakukan penyesuaian dengan melakukan evaluasi. Dia merekomendasikan agar mengubah anggaran yang terkandung dalam program pra kerja sesuai dengan kebutuhan korban PHK.
Baca Juga : Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu!
Persoalan lainnya yang perlu dievaluasi adalah soal data. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah lebih dahulu dijalankan. PKH sudah memiliki data yang valid dalam menyalurkan bantuan sosial. Namun, dalam Program Prakerja, masih belum memiliki data valid. "Saya pikir harus ada sinergi dan kroscek data pusat tingkat daerah," imbuh dia.
Kemenaker hingga BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, harus turun ke bawah untuk mencari pemutakhiran data di tingkat kelurahan. Pemutakhiran data ini harus dilakukan secara cepat dan berjalan beriringan dengan pelaksanaan kartu Program Prakerja, sehingga dapat berjalan tepat guna.
