Tak Salurkan BLT, Penyaluran Dana Desa Bisa Dihentikan

Giri Hartomo , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2020 |13:04 WIB

Tak Salurkan BLT, Penyaluran Dana Desa Bisa Dihentikan

Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sanksi bagi siapa yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020), BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa.

Baca Juga:

Realisasi Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp501,5 Triliun

Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD