Cegah Korupsi, Pemerintah Harus Punya Data Akurat Penerima Bansos Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 01 Mei 2020 11:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 01 320 2207683 cegah-korupsi-pemerintah-harus-punya-data-akurat-penerima-bansos-covid-19-9LCDxV2fvL.jpg Bantuan Sosial (Setkab)

JAKARTA - Distribusi bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 diwarnai masalah. Mulai dari pendataan yang kacau, pengembalian bantuan karena tak adil, hingga pemotongan.

Menurut Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah, penyaluran bansos memang dilematis. Apalagi, di tengah kondisi yang tidak memiliki sistem data akurat.

 Baca juga: Sri Mulyani Tidak Potong Anggaran Penanggulangan Stunting dan Penyakit Menular

"Seharusnya ini dijadikan momentum untuk memperbaiki data kependudukan kita. Tanpa didukung data yang akurat, pilihannya adalah bansos disalurkan menunggu data lengkap sehingga tepat sasaran dan bisa di monitor sehingga lebih aman dari korupsi. Tapi disisi lain menjadi terlambat," ujar dia kepada Okezone, Jumat (1/5/2020).

Atau, lanjutnya, bansos juga disalurkan dengan cepat tanpa menunggu kelengkapan data. Sehingga besar kemungkinannya tidak tepat sasaran dan sulit dimonitor, rawan dikorupsi.

 Baca juga: Presiden Jokowi: 2021 Tahun Recovery, Pemulihan, Rebound

"Sekarang pemerintah dan kita harus memilih. Kalau kita ingin cepat, dengan data yang belum sempurna. Jangan berharap sepenuhnya tepat dan rawan penyalahgunaan," ungkap dia.

Dia menjelaskan, bahwa masyarakat yang terdampak pandemi virus corona ini tidak bisa menunggu. Maka itu pemerintah harus mengupayakan sistem yang bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan penerima.

"Saya kira pemerintah bisa menggunakan data secara berjenjang dari RT/RW hingga kelurahan," tandas dia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini