Cegah Korupsi, Pemerintah Harus Punya Data Akurat Penerima Bansos Covid-19
JAKARTA - Distribusi bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 diwarnai masalah. Mulai dari pendataan yang kacau, pengembalian bantuan karena tak adil, hingga pemotongan.
Menurut Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah, penyaluran bansos memang dilematis. Apalagi, di tengah kondisi yang tidak memiliki sistem data akurat.
Baca juga: Sri Mulyani Tidak Potong Anggaran Penanggulangan Stunting dan Penyakit Menular
"Seharusnya ini dijadikan momentum untuk memperbaiki data kependudukan kita. Tanpa didukung data yang akurat, pilihannya adalah bansos disalurkan menunggu data lengkap sehingga tepat sasaran dan bisa di monitor sehingga lebih aman dari korupsi. Tapi disisi lain menjadi terlambat," ujar dia kepada Okezone, Jumat (1/5/2020).
Atau, lanjutnya, bansos juga disalurkan dengan cepat tanpa menunggu kelengkapan data. Sehingga besar kemungkinannya tidak tepat sasaran dan sulit dimonitor, rawan dikorupsi.
