Akibat Pandemi Covid-19, Kemenkeu Terus Pantau Pergerakan Defisit APBN

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 08 Mei 2020 14:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 08 320 2211029 akibat-pandemi-covid-19-kemenkeu-terus-pantau-pergerakan-defisit-apbn-cfzfcL4ZKW.jpg APBN (Situs Kemenkeu)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) teru memantau defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apalagi saat ini pemerintah memerlukan banyak pembiayaan untuk menghadapi pandemi corona (covid-19).

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Riko Amir mengatakan, saat ini defisit anggaran diperkirakan akan mencapai 5,07%. Sedangkan angkakeseimbangan primer berubah menjadi -05,8.

 Baca juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Main Belanja APBN Penanganan Covid-19

Angka ini melihat dari anjloknya pendapatan negara dari APBN yang hanya sebesar Rp472,3 triliun, sementara belanja negara bertambah Rp73,4 triliun. Angka ini masih bisa bergerak dinamis mengingat belum bisa diprediksi bahwa virus covid-19 akan berakhir kapan.

"Namun, angka ini masih bergerak, kita berharap bergeraknya adalah minimal, artinya bisa kurang 5,07 adalah batas paling atas saja. Ini masih dapat terus bergerak dan kita di Kementerian Keuangan terus memantau pergerakan," ujarnya dalam teleconfrence, Jumat (8/5/2020).

 Baca juga: Defisit APBN Indonesia 2,5%, Negara Lain Ada yang 10%

Meskipun begitu lanjut Riko, pemerintah berusaha untuk menutupi defisit anggaran dengan berebagai cara. Salah satu bukti keseriusannya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020.

Ada berbagai skema pembiayaan yang akan diambil pemerintah. Salah satunya dalah dengan penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) seperti lelang, ritel maupun private placement baik dalam dan atau luar negeri.

ASal tahu saja sisa penerbitan SBN Rp 856,8 triliun yang merupakan pembiayaan defisit anggaran APBN 2020 ini akan dipenuhi melalui beberapa skema yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penerbitan obligasi negara lewat private placement, dan penerbitan SBN valas.

 Baca juga: Realisasi Belanja Negara Rp452,4 Triliun, Dihabiskan untuk Apa Saja?

Untuk periode kuartal II-2020, rata-rata lelang SBN baik SUN (surat utang negara) maupun SBSN (surat berharga syariah negara) per 2 minggu berkisar antara Rp 35-Rp 45 triliun dair mulai kuartal II hingga IV.

Estimasi pencapaian lelang meningkat dari perolehan lelang surat utang pemerintah pada 2018-2019 sekitar Rp20 triliun. Di sisi lain, penerbitan surat utang tidak akan hanya dipenuhi oleh pasar, namun juga bank sentral nasional.

Pemerintah mengestimasikan Bank Indonesia (BI) setidaknya bisa membeli surat utang berkisar Rp106 triliun sampai Rp242 triliun. Proyeksi ini merujuk pada kapasitas pasar pada 2018-2019.

"Akibatnya apa? kita harus menyelesaikan tambahan sebesar Rp545,70 triliun, yaitu dari Rp372 triliun menjadi Rp852,9 triliun. Ini adalah pembiayaan netnya," ucap Riko.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini