Fakta di Balik Bansos Covid-19, Harus Transparan dan Semakin Cepat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin main-main dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), baik bansos sembako maupun tunai. Untuk itu, Jokowi selalu mengingatkan penyaluran bansos agar semakin cepat, transparan dan tepat sasaran.
Penyaluran bansos salah satu jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp110 triliun untuk kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam APBN 2020 dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak dari pendemi virus corona.
Baca Juga: 2,6 Juta Orang Sudah Cairkan Dana BLT Rp600.000
Berikut fakta menarik soal bansos seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (10/5/2020).
1. Penyaluran Bansos Semakin Cepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga paket sembako dilakukan semakin cepat.
Penyaluran bansos masuk dalam program jaring pengaman sosial sebagai langkah pemerintah memitigasi dampak virus corona terhadap masyarakat kelas menengah bawah.
"Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Dana desa sudah berjalan. Tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik.," kata Jokowi.
"Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," sambung.
2. Data Bansos Dibuka secara Transparan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal data penerima bantuan sosial (bansos). Masalah data penerima memang menjadi hal yang krusial dalam penyaluran, di mana terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bansos ini.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara tranparan," jelas Presiden.
Baca Juga: Pemerintah Tanggung Biaya Seluruh Pasien Covid-19 Tak Terkecuali WNA
Dia juga meminta agar data penerima bansos ini diperjelas, karena ada beberapa program yang digencarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi covid-19.
"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," sebut dia.
3. Presiden Jokowi Minta Dibuat Hotline Pengaduan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar ada layanan pengaduan yang efektif. Tujuannya, agar masyarakat bisa melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyaluran berbagai bantuan yang disiapkan pemerintah.
"Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," tegas Presiden.
Presiden juga berpesan agar penyaluran bansos kepada masyarakat harus memperhatikan waktu penyaluran (timing) yang tepat.
"Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik. Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa," kata dia.
4. Penanganan Warga Miskin Belum Dapat Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah dapat fleksibel dalam penyaluran bantuan sosial. Tujuannya agar ada solusi jika terjadi perbedaan data di lapangan.
Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta menyisir ke lapangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona atau Covid-19 agar tepat sasaran.
"Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya," kata Jokowi.
5. Sri Mulyani Ambil Alih Pembagian Bansos di DKI Jakarta
Pemerintah terpaksa harus menalangi bantuan sosial khusus masyarakat yang terdampak Corona dan juga rakyat miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak Corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, awalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mampu untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak corona Lewat anggaran daerah. Meskipun yang dicover pemerintah provinsi DKI Jakarta hanya 1,1 juta keluarga saja.
Sedangkan sisanya yakni 3,6 juta akan dicover oleh pemerintah. Namun belakangan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengaku tidak mampu dan tidak memiliki anggaran untuk mengcover 1,1 juta masyarakatnya.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujarnya
Oleh karena itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Sehingga nantinya pemerintah pusat akan mengcover bansos untuk 4,7 juta keluarga yang ada di DKI Jakarta.
"Jadi yang tadinya 1,1 Juta keluar di DKI, sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
