Kemnaker Selidiki Kasus Dilarungnya Jenazah ABK Indonesia

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 10 Mei 2020 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 10 320 2211818 kemnaker-selidiki-kasus-dilarungnya-jenazah-abk-indonesia-7y0FaqotiC.jpg ABK di Kapal China (Foto: Youtube)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan buka suara terkait kasus jenazah Anak Buah Kapal Indonesia (ABK) Indonesia yang dilarung ke laut oleh sebuah kapal asal China. Mengingat, kabar ini sudah beredar luas tak hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Binapentan dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman pada kasus tersebut. Adapun pendalaman akan fokus pada investigasi pada aspek-aspek ketenagakerjaan yaitu pelanggaran hubungan kerja, dan pelanggaran norma ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga: BP2MI Bentuk Tim Investigasi Usut 2 Jenazah ABK Dilarung ke Laut

Jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki antara lain perizinan ketenagakerjaan, syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan kekerasan di tempat kerja, trafficking, potensi mempekerjakan pekerja anak, hingga sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik terkait proses penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

Menurut Aris, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Termasuk juga dengan kedutaan besar Indonesia yang ada di Korea maupun China untuk mencari tahu detail dari kejadiannya.

Baca Juga: Kepala BP2MI Nyatakan Perang ke Sindikasi Pengiriman Pekerja Ilegal

"Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan Hubla mengingat kejadian ini terjadi di luar negeri," ucapnya.

Menurut Aris, pemberian izin penempatan bagi perusahaan untuk ABK selama ini tidak sepenuhnya berada di Kemnaker (melalui SIP3MI/Surat Ijin Perusahaan Penempatan PMI), mengingat Kementerian Perhubungan (Hubla) juga mengeluarkan SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) bagi agen penempatan yang biasa disebut maning agent,

"Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini segera dapat diatasi dengan baik," kata Aris.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini