Share

Garuda Bakal Dapat Dana Talangan Rp8,5 Triliun, Stafsus Menteri BUMN: Bukan Bailout

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 14:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 278 2214062 garuda-bakal-dapat-dana-talangan-rp8-5-triliun-stafsus-menteri-bumn-bukan-bailout-skMKRjne6n.jpg Garuda (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan mendapatkan suntikan dana segar sekira Rp8,5 triliun. Dana segar ini merupakan pinjaman dari pemerintah.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana talangan Rp8,5 triliun merupakan dana pinjaman, sehingga Garuda Indonesia harus mengembalikan dana tersebut ke pemerintah.

"Skema dana talangan Rp8,5 triliun yang masih dalam pembicaraam mekanismenya. Dana talangan ini dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah," kata Arya dalam pesan singkatnya kepada media, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Erick Thohir Putar Otak Bereskan Utang Garuda Indonesia

Arya menegaskan, pemberian dana talangan Rp8,5 triliun bukan merupakan bailout. Pemberian dana talangan Rp8,5 triliun untuk menyehatkan Garuda dampak pandemi virus corona dan di tengah utang.

"Jadi yang benar hanya ada dana talangan (bridging loan) sebesar Rp8,5 triliun yang disiapkan, enggak ada bailout. Jadi ini pinjaman," ujarnya.

Baca Juga: Garuda Pinjam USD50 Miliar dan Rp2 Triliun untuk Survive saat Covid-19

Mengenai pembayaran utang Garuda yang jatuh tempo USD500 juta, saat ini masih dalam pembahasan.

"Yang bener kan ada penundaan pembayaran dan restrukturisasi global sukuk USD500 juta (ini tidak ada dukungan pemerintah, alias B to B)," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan sedang memutar otak untuk mencari solusi penyelesaian utang Garuda Indonesia. Mengingat, utang berupa suku global sebesar USD500 juta ini akan jatuh tempo pada Juni mendatang.

Asal tahu saja, sukuk global yang memiliki nama Garuda Indonesia Global Sukuk Limited itu diterbitkan pada 3 Juni 2015 lalu di Singapore Exchange. Garuda menawarkan suku bunga tetap sebesar 3% setiap tahun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai leadnya. Komunikasi masih terus dilakukan secara intensif mengingat waktu jatuh temponya sudah semakin dekat.

"Lead-nya Kementerian bumn. Kita kerja sama terus. Kita sedang pikirkan beberapa alternatif Insyaallah lewat sukuk misalnya. Kita cari solusi bantu Garuda," ujarnya dalam telekonferensi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini