5 Fakta Rekomendasi BPK, dari Utang hingga Anggaran Penanganan Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 18 Mei 2020 09:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 18 320 2215658 5-fakta-rekomendasi-bpk-dari-utang-hingga-anggaran-penanganan-covid-19-9CCzlhf0lH.jpg Ilustrasi Uang Rupiah (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

BPK menyoroti pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Pemerintah menganggarkan Rp405 triliun sebagai stimulus dan akan ditambah lagi untuk pemulihan ekonomi

Baca Juga: BPK Bongkar Lemahnya Pengawasan OJK ke Perbankan

Berikut fakta-fakta menarik soal rekomendasi BPK seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (18/5/2020).

 

1. Hati-Hati dalam Berutang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam berutang. Sebab, pengelolaan utang yang buruk justru akan berdampak pada keuangan negara pada masa mendatang.

Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK), Laode Nusriad mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah agar utang bisa dikelola dengan baik. Rekomendasi pertama adalah memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Baca Juga: BPK Ingatkan Pemerintah tentang Pengelolaan Anggaran Covid-19

Mengingat beberapa waktu lalu sempat ada kebingungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengenai kebijakan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi dalam penanganan Virus Corona, BI dilibatkan di pasar perdana.

"Dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama BI untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan pasar SBN. Apalagi sekarang kita lihat di Perrpu ada BI masuk ke pasar perdana. Sedikit banyak ada mengarah ke situ rekomendasinya," ujarnya.

2. Kebijakan Private Placement

Rekomendasi kedua adalah penyempurnaan kebijakan khususnya untuk private placement atau penanaman saham secara pribadi. Pemerintah harus memperjelas ukuran yang jelas mengenai hal tersebut.

"Kedua, bagaimana menyempurnakan kebijakan, khususnya private placement. Karena yield-nya tidak bisa diukur. Mungkin perlu ada ukuran yang jelas terkait private placement," jelas Laode.

3. Pembayaran Utang

BPK juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan monitoring terhadap pembayaran utang. Hal ini dilakukan agar tidak ada keterlambatan pembayaran kupon pembayaran utang.

Terakhir, BPK juga merekomendasikan masalah risiko manajemen keuangan negara. Menurutnya, pemerintah harus membuat kerangka yang jelas mengenai pemanfaatan utang.

"Ini sudah harus mulai dibuat kerangkanya, termasuk parameter pemanfaatan utang untuk belanja produktif," kata Laode.

4. BPK Ingatkan Anggaran Covid-19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola uang negara untuk penanganan virus corona ini. Mengingat, uang yang digunakan bukanlah uang yang sedikit.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, pelaksanaan dalam penggunaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. Utamanya adalah dalam proses pelaksanaannya yang perlu diawasi agar tak jadi penyelewengan

BPK sendiri tidak tinggal diam untuk menghadapi pandemi corona. Saat ini, BPK sendiri sedang menyiapkan strategi baru untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap pergeseran dana untuk Covid-19.

"Permasalahan itu juga sebenarnya bukan pada anggarannya, tapi pada pelaksanaan anggarannya. Jadi silakan buat anggarannya dengan alasan mitigasi tertentu dan kemudian kita lihat mitigasi pelaksanaannya," ujarnya.

5. Pengawasan Berubah

Menurut Agus, dalam keadaan pandemi Virus Corona seperti saat ini, mau tidak mau proses pemeriksaan mengalami perubahan. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan dengan seluruh BPK perwakilan dunia lainnya agar pengawasan lebih prudent dan akurat.

"Dalam keadaan bencana ini, pandemi ini, maka tentu ada yang berubah dalam proses pemeriksaan, kita sekarang sedang membahas dengan BPK sedunia, kira-kira sistem seperti apa dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan dalam keadaan pandemi. Tapi, standar prudentiality, profesionalisme dan fairness itu tidak kita kurangi," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini